-INDEX-PHP array(1) { [0]=> string(0) "" }

Mahalnya Ongkos Politik: Catatan Diskursus Pilkada Langsung

Keputusan untuk memilih mekanisme pemilihan daerah secara langsung di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui pasal 56 UU No. 32/2004 merupakan semangat reformasi untuk membangun demokrasi lokal yang demokratis. Meski demikian, pelbagai riset tentang praktik pilkada menemukan bahwa ranah kebebasan politik yang diimpikan telah dibajak oleh oligarki kekuasaan yang menyebabkan pilkada menjadi praktik politik yang mahal dari sisi biaya, tetapi belum memberikan jaminan terwujudnya demokrasi secara substansial.

Kesadaran akan mahalnya ongkos penyelenggaraan Pilkada langsung sebetulnya telah dikritisi dan coba diantisipasi dengan dilaksanakannya Pilkada langsung serentak yang dimulai sejak tahun 2015 di 269 daerah (9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten), tahun 2017 sebanyak 101 daerah (7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten), hingga pilkada langsung serentak 2018 sebanyak 171 daerah (17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten) yang akan segera dilaksanakan pada Juni mendatang. Perubahan ini diharapkan mampu menciptakan desain yang baru, sehingga menciptakan efisiensi anggaran penyelenggaraan pilkada  tanpa harus mengesampingkan nilai-nilai demokratis.

Namun demikian, desain peraturan Pilkada langsung kita belum sampai pada memikirkan bagaimana menekan ongkos politik peserta pemilu. Setiap calon dibayang-bayangi oleh modal politik yang perlu disiapkan untuk terjun dalam kontestasi kepala daerah, dari perkara mahar politik untuk mendapatkan rekomendasi partai (perahu politik), biaya menggerakkan mesin partai, mendanai tim pemenangan, biaya kampanye online dan offline, sumbangan politik pada masyarakat, hingga pembayaran saksi di TPS. Sehingga dengan kondisi seperti ini, munculnya diskursus perubahan sistem pemilihan kepala daerah – dari pemilihan langsung (direct election) menjadi pemilihan oleh DPRD (indirect election) – sebagaimana pernah terjadi pada saat rancangan UU Pilkada tahun 2014 lalu selalu menjadi wacana alternatif di tengah keputusasaan mahalnya ongkos politik.

Urgensi Pilkada Langsung (Direct Election)

Besarnya ongkos politik Pilkada langsung menyiratkan adanya keinginan pelbagai pihak untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah pada DPRD. Sejarah mencatat, kita pernah mengalami perdebatan mengenai hal tersebut saat DPR menyetujui untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah pada DPRD yang menuai protes dari masyarakat, akademisi, dan LSM. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD dianggap sulit untuk mendorong calon-calon berkualitas, sulit untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas, serta membatasi hak politik masyarakat (political rights). Dengan demikian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Perppu ini sekaligus mencabut UU No. 22 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Walaupun pilkada langsung masih menyisakan banyak persoalan, namun bukan berarti mengembalikan pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah pilihan yang lebih baik. Sebagaimana diungkapkan oleh Syamsudin Haris, pilkada langsung dibutuhkan dan memiliki banyak urgensi guna memperbaiki sistem demokrasi Indonesia. Pertama, dapat memutus mata rantai oligarki partai yang mewarnai dinamika politik dan DPRD; Kedua, Pilkada diperlukan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kepala daerah terpilih; Ketiga, Pilkada diperlukan untuk menciptakan efektifitas dan stabilitas politik pemerintahan di tingkat lokal; Keempat, untuk mendorong munculnya figur pemimpin baru; Kelima, meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat dan keterwakilan elit. Minimal dengan dilaksanakannya pilkada langsung, maka tiga prinsip mendasar yaitu demokratis, akuntabel, dan berkelanjutan memiliki ruang untuk dapat diwujudkan.

Pilkada Murah dan Demokratis?

Menurut hemat saya, berbicara tentang biaya Pilkada langsung yang murah, tentu tidak lepas dari regulasi yang mendukung pada tercapainya hal tersebut. Pergeseran politik ke ranah personal membuat politisi atau calon kepala daerah harus membangun image dan branding yang mengakibatkan ongkos politik menjadi mahal. Sehingga pembatasan dana kampanye menjadi hal yang sangat krusial karena akan berkaitan dengan pemerataan kemampuan finansial para calon kepala daerah.

UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada mengatur pembatasan sumbangan dana kampanye dari perseorangan paling banyak 75 juta dan dari badan hukum swasta paling banyak 750 juta. KPU dan Bawaslu baik di tingkat daerah hingga pusat harus bertindak secara tegas, teliti, dan cerdas dalam melihat laporan dana kampanye yang telah diserahkan oleh para calon nantinya. Selain itu, perlu dilakukannya audit keuangan parpol secara berkala, dan mewajibkan para calon untuk melaporkan hak kekayaan yang dimiliki saat mencalonkan diri menjadi cakada adalah poin yang perlu diperhatikan untuk meminimalisir terjadinya praktik koruptif akibat mahalnya biaya politik.

Pilkada langsung serentak diharapkan bukan hanya instrumen yang mekanistik dan teknokratis, tetapi juga bagian dari pendidikan politik sebagai solusi atas apatisme publik yang terjadi.  Pilkada serentak adalah medan kontestasi politik dengan seperangkat aturan main yang tidak secara otomatis menghasilkan figur-figur pemimpin yang transformasional. Oleh karenanya, publik harus memiliki kapasitas berdemokrasi untuk melakukan penyaringan para elit tersebut.

Pilkada langsung sebagai anak kandung dari gerakan reformasi tentu masih banyak menyisakan persoalan, namun tetap melangkah dan melakukan perbaikan melalui regulasi pilkada merupakan sebuah proses yang baik. Karena sesungguhnya, demokrasi kita adalah pilihan terbaik dari pilihan terburuk yang ada (the best of the worst), dan sudah sepatutnya kita terus belajar tanpa harus kembali ke belakang.*

PROFIL PARA KANDIDAT PILKADA 2018: PETAHANA, POLITISI, ATAU JENDERAL?

PROFIL PARA KANDIDAT PILKADA 2018: PETAHANA, POLITISI, ATAU JENDERAL?

Hari Rabu, 10 Januari 2018, semua provinsi dan kabupaten/kota yang menggelar Pilkada pada bulan Juni ini telah menuntaskan tahapan pendaftaran pasangan calon. Meskipun KPUD akan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan dan persyaratan lainnya, hal yang menarik disimak adalah nama dan profil para kandidat tersebut. Para kandidat ini sebenarnya telah memenuhi ruang pemberitaan media nasional dan lokal sepanjang minggu ini. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu dicermati terkait 573 pasangan calon di 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota ini. Tulisan ini akan membahas lima isu utama yang berkaitan dengan pasangan calon dalam Pilkada 2018: jumlah rata-rata paslon per wilayah, jumlah kandidat perempuan, latar belakang dan status pekerjaan kandidat, poros koalisi dan latar belakang dinasti dan orang kuat lokal.

(more…)

Mahar Politik dan Korupsi Sistemik

Mahar Politik dan Korupsi Sistemik

Oleh Delia Wildianti (Peneliti Puskapol UI)

Dinamika pemilihan kepala daerah pada 2018 ini masih diwarnai oleh isu yang relatif sama, salah satu yang saat ini muncul di permukaan adalah terkait pemberian “mahar politik” kepada partai politik pengusung calon kepala daerah. Isu tersebut bukanlah hal yang baru dalam pemilu Indonesia pasca reformasi, terlebih saat ini partai cukup pragmatis dan berorientasi pada kemenangan calon. Konsekuensinya hitungan-hitungan politik untuk memenangkan calon menjadi hal yang prioritas terutama untuk menyikapi besarnya ongkos politik yang harus dikeluarkan oleh para calon.

Berangkat dari hal tersebut, minimal terdapat empat sumber pengeluaran yang menyebabkan tingginya ongkos politik pilkada. Pertama biaya pencalonan (ongkos perahu politik) yang lazim disebut sebagai “mahar politik”. Kedua, dana kampanye yang meliputi atribut kampanye, tim pemenangan, serta penggunaan media elektronik dan cetak. Ketiga, ongkos konsultasi dan survey melalui pelbagai lembaga konsultan dan lembaga survey. Keempat, politik uang yang masih marak dilakukan oleh calon kepala daerah meliputi “serangan fajar”, sumbangan ke kantong pemilih, dan lainnya. Selain itu, dana yang cukup besar adalah perihal keberadaan saksi pada hari perhitungan suara.

Dalam mengikuti kontestasi politik, adalah sebuah keniscayaan bagi calon untuk mengikuti seluruh mekanisme pemilihan secara “demokratis” baik mekanisme internal partai maupun mekanisme eksternal sesuai dengan aturan yang berlaku dalam UU. Mekanisme pemilihan calon kepala daerah di dalam partai ini yang seringkali sulit diawasi dan belum adanya transparansi karena bersifat internal atau sekedar formalitas belaka. Sehingga hal ini membuka peluang untuk adanya transaksi “jual-beli” antara para elit partai dengan bakal calon yang akan diusung oleh partai tersebut.

Belakangan ini isu “mahar politik” ramai diperbincangkan karena salah satu bakal calon Gubernur Jatim dari Gerindra, La Nyalla Matalliti, mengaku dimintai uang 40 miliar oleh Ketua Umum Gerindra untuk membayar saksi dan sebagai syarat agar bisa direkomendasikan menjadi calon Gubernur. Kemudian muncul isu mahar politik lain seperti Dedi Mulyadi, Brigjen Siswandi, dan John Kristi.

Persoalan mahar politik merupakan salah satu yang membuat proses pencalonan membutuhkan waktu yang cukup lama, banyak partai yang mengambil injury time untuk mendaftar ke KPU yang sebenarnya menyiratkan adanya tarik menarik seberapa besar “mahar” yang dikeluarkan dan bahkan ada calon yang batal dicalonkan di detik-detik terakhir. Hal ini menjadi momentum yang penting untuk melihat bahwa ada persoalan serius dalam mekanisme pemilu yang membuat tarik menarik politik menguat yang ujungnya bisa menghadirkan praktik yang koruptif.

Mahar Politik dan Korupsi Sistemik

Sebagai implikasi dari sistem Pilkada langsung berdasarkan suara mayoritas, hal ini cukup menjelaskan bahwa ongkos politik dalam sistem demokrasi saat ini begitu mahal. Berdasarkan penelitian FITRA, anggaran yang dikeluarkan dalam pilkada kabupaten berkisar 5-28 miliar, sedangkan pilkada provinsi kisaran 60-78 miliar. Nilai yang begitu besar tersebut tidaklah sebanding dengan pendapatan resmi yang akan diterima oleh gubernur misalnya, yang hanya memperoleh gaji Rp 8,6 juta/bulan atau total 516 juta selama lima tahun menjabat. Inilah hal-hal yang dapat memicu korupsi dan koalisi (pemufakatan jahat) menjadi cara untuk mengeruk pundi-pundi kesejahteraan rakyat.

Dengan modal awal yang cukup besar, orientasi dari kekuasaan yang dimiliki nantinya adalah bagaimana mengembalikan modal yang telah dikeluarkan sebelumnya. Catatan Kementerian Dalam Negeri hingga tahun 2016 menunjukan bahwa terdapat 343 bupati/walikota dan 18 gubernur yang tersandung kasus korupsi. Tentu ini adalah catatan buruk proses demokrasi yang sedang kita jalani, karena sesungguhnya kita berharap proses demokrasi bukan hanya bersifat prosedural melainkan mencakup demokrasi yang substansial. Dan itu salah satunya dapat dilihat dari berjalannya keadilan dari proses pencalonan hingga keterpilihan calon dengan proses yang tidak mencederai nilai-nilai demokrasi.

Berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016, Indonesia berada pada kategori sedang dengan angka IDI 70,09 menurun dari tahun 2015 dengan angka IDI 72,82. Dimana peran partai politik masih sangat minim dan masuk ke dalam kategori “buruk” dengan angka 52,29. Sebagai sumber rekrutmen calon kepala daerah, Partai Politik masih banyak memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki sistem rekomendasi calon, dan menghindari transaksi “jual beli” calon.

Komitmen Partai Politik dan Pemerintah

Isu mahar politik seringkali tidak berakhir tuntas, tampak ada tapi seperti tidak ada, untuk mengakhiri praktik “mahar politik”, diperlukan upaya serius dari pelbagai  stakeholder baik itu Partai Politik, Bawaslu, PPATK, KPK, ataupun Satgas Anti Politik Uang, juga masyarakat dan pengawal pilkada. Terdapat tiga poin yang perlu menjadi perhatian, khususnya bagi partai politik dan pemerintah.

Pertama, kenaikan jumlah biaya parpol melalui revisi PP No 83/2012 menjadi PP No 1/2018, terkait kenaikan dana bantuan parpol dari 108 rupiah menjadi 1.078 rupiah per suara seharusnya membantu partai politik untuk menghindari praktik “jual-beli” rekomendasi calon. Partai diharapkan dapat secara transparan melaporkan penggunaan dana. Begitupula dengan mekanisme pemilihan calon kepala daerah agar lebih banyak melibatkan kader, sehingga dimungkinkan untuk mengurangi praktik dagang calon oleh elit partai.

Kedua, diperlukan keseriusan Bawaslu untuk menindaklanjuti perkara mahar politik agar tidak menghambat proses demokrasi. Juga perlunya penguatan koordinasi antara Bawaslu dengan PPATK, KPK, dan satgas anti politik uang yang baru dibuat oleh POLRI untuk mengusut tuntas perihal mahar politik yang ditetapkan oleh partai. Selain itu, pembatasan dana kampanye melalui regulasi Pilkada dapat membantu mengurangi praktik ketimpangan dan menurunkan biaya politik para calon kepala daerah.

Ketiga, adanya wacana untuk membentuk Sekolah Kaderisasi Partai nampaknya menjadi salah satu hal baik yang perlu kita pikirkan bersama, karena program ini dapat mendorong para kader yang disiapkan partai untuk dicalonkan menjadi kepala daerah. Bukan berarti mereka yang memiliki uang dan mampu memenuhi biaya politik, namun juga mereka yang telah mengabdi pada partai dan dipersiapkan untuk menjadi calon-calon pemimpin di masa depan. Hal terakhir yang tidak kalah penting adalah perihal pendidikan politik masyarakat yang harus terus dilakukan dan akan selalu menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua.

 

 

 

Jokowi unggul di Twitter, Fadli Zon: ‘Modal sangat bagus’ bagi Prabowo

Wakil Ketua Partai Gerindra, Fadli Zon, mengadakan survei pemilihan presiden melalui Twitter. Hasilnya, Presiden Joko Widodo unggul dengan margin 10%. Hal itu disebut Fadli modal yang bagus untuk Prabowo, namun pengamat menyebutnya “tak berarti apa-apa.” Jajak pendapat dalam akun Twitter Fadli Zon yang diikuti sekitar 30.336 penggguna menunjukkan Jokowi meraih 55% suara, sementara Prabowo memperoleh 45% suara. Hasil ini disebut Fadli sebagai “modal yang sangat bagus” mengingat Prabowo -yang juga mencalonkan diri pada pemilihan presiden pada 2014- belum bergerak. “Tiga puluh ribuan, saya kira itu mencerminkan keadaan sekarang. Kecuali adabuzzer, itu biasa. Pak prabowo belum berbuat banyak, malah belum bergerak, malah jalan di tempat sudah 45%,” kata Fadli kepada wartawan BBC Indonesia Endang Nurdin.

 

http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-42555828?ocid=wsindonesia.chat-apps.in-app-msg.whatsapp.trial.link1_.auin

Kekuatan Empat Pasang Kandidat Pilgub Jabar 2018 Berimbang

DEPOK, (PR).- Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana menilai‎, kekuatan empat pasangan kandidat Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat masih berimbang. Tak adanya calon yang dominan, menuntut tim masing-masing kandidat harus bekerja keras memperkenalkannya kepada masyarakat. Aditya mengatakan, minimnya pasangan yang mendominasi terlihat dari elektabilitas sejumlah kandidat yang tak terlalu menonjol. Untuk itu, lanjutnya, perlu adanya survey kembali guna mengukur kecenderungan pemilih Jabar. Survey menjadi penting pula untuk mengukur peta politik terkini selepas pendaftaran empat pasangan calon. Kendati beberapa kandidat lekat dengan basis dukungan warga urban atau kaum muda serta kaum muda dan masyarakat pedesaan, konstelasi politik masih terbilang cair.

http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/01/09/kekuatan-empat-pasang-kandidat-pilgub-jabar-2018-berimbang-417518

Quo Vadis Reformasi Sistem Pemilu?

Dr. phil. Aditya Perdana
Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI

Artikel ini dimuat oleh koran Sindo 22 Maret 2017

MARET ini, DPR RI melakukan kunjungan studi banding ke Jerman dan Meksiko dalam rangka mempelajari sistem pemilu di kedua negara. Berbagai reaksi negatif muncul karena biaya studi banding yang besar dan menyayangkan sikap DPR yang tidak mempertimbangkan secara serius masukan para ahli pemilu di Indonesia.

Dalih DPR dalam melakukan studi banding ini adalah pendalaman terhadap isu-isu krusial terkait usulan perubahan sistem pemilu dari proportional representation (PR) menjadi mixed member proportional representation (MMP). Di kedua negara tersebut memang MMP sukses diterapkan.

Namun pertanyaan yang paling mendasar untuk didiskusikan adalah mengapa hal tersebut penting dilakukan sekarang manakala kerumitan perubahan jadwal pemilu serentak akan dimulai pada 2019? Tulisan ini akan mencoba menganalisa pandangan politisi terkait agenda reformasi sistem pemilu. (more…)

FOCUS GROUP DISCUSSION “REFLEKSI KETERWAKILAN PEREMPUAN”

FOCUS GROUP DISCUSSION “REFLEKSI KETERWAKILAN PEREMPUAN”

Harlitus Berniawan Telaumbanua

BENYHarlitus Berniawan Telaumbanua, S.IP (Beni) adalah Research Assistant Pusat Kajian Politik FISIP UI. Beni memperoleh gelar sarjananya di Departemen Ilmu Politik FISIP UI tahun 2016. Selama kuliah, Beni aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi kampus, serta seminar dan konferensi. Beni memiliki ketertarikan dalam isu politik lokal dan desentralisasi, politik identitas, militer dan pertahanan, serta demokratisasi.

Delia Wildianti

DELIADelia Wildianti, S.IP adalah Research Officer Pusat Kajian Politik FISIP UI. Delia mendapatkan gelar sarjana di Departemen Ilmu Politik FISIP UI. Selama kuliah Delia aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi baik di dalam maupun di luar kampus dan berbagai seminar serta konferensi. Delia memiliki ketertarikan dalam isu politik lokal dan desentralisasi, perempuan dan politik, civil society, serta gerakan sosial.

Terbaru

Mahalnya Ongkos Politik: Catatan Diskursus Pilkada Langsung

Keputusan untuk memilih mekanisme pemilihan daerah secara langsung di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui pasal 56 UU No. 32/2004... more ...

PROFIL PARA KANDIDAT PILKADA 2018: PETAHANA, POLITISI, ATAU JENDERAL?

PROFIL PARA KANDIDAT PILKADA 2018: PETAHANA, POLITISI, ATAU JENDERAL? Hari Rabu, 10 Januari 2018, semua provinsi dan kabupaten/kota yang... more ...