-INDEX-PHP array(1) { [0]=> string(0) "" }

Rebut Kursi, Cetak Prestasi

“AGENDA BARU POLITIK PEREMPUAN:
Rebut Kursi, Cetak Prestasi”

Jakarta, 27 Februari 2013

Potret keterpilihan caleg perempuan pada Pemilu 2009 menjadi pembuka lembaran penting dalam perjuangan peningkatan keterwakilan politik perempuan di negeri ini.Hasil tersaji cukup fenomenal: 103 caleg perempuan terpilih untuk DPR RI (18%), 321 kursi perempuan di 33 DPRD provinsi (16%), dan 1.857 perempuan anggota DPRD (12%)  di 458 kabupaten/kota yang dihasilkan melalui penelusuran data oleh Puskapol UI sejak 2010.  Riset Puskapol UI juga menemukan bahwa dibalik angka keterpilihan tersebut muncul sederet persoalan yang memengaruhi terpilihnya caleg perempuan, dari faktor regulasi (sistem pemilu, tindakan afirmatif) hingga faktor non regulasi yang terkait ekonomi, budaya, dan politik lokal.
Data kajian keterpilihan perempuan juga merefleksikan beberapa hal: (1) tren keterpilihan perempuan di nasional dan lokal tidak konsisten, semakin ke tingkat lokal justru cenderung rendah, bahkan masih ada sejumlah DPRD kabupaten/kota yang tidak ada anggota perempuan terpilih; (2) mayoritas yang terpilih berada di nomor urut atas (1, 2, 3) yang menunjukkan tidak sinkron antara mekanisme penetapan caleg terpilih dengan suara terbanyak dengan peluang keterpilihan caleg; (3) umumnya perempuan terpilih memiliki jaringan hubungan keluarga dengan elit partai politik.  Refleksi tersebut tentu menjadi ‘pekerjaan rumah’ berikutnya dalam upaya meningkatkan keterwakilan politik perempuan ke depan.
Tantangan Representasi Politik Perempuan Pasca 2009

Peningkatan keterwakilan perempuan menjadi sebatas eforia politik, ditengah sejumlah persoalan representasi politik perempuan yang mengemuka pasca Pemilu 2009.  Jumlah yang meningkat tersebut belum berkorelasi dengan lahirnya kebijakan kebijakan publik yang berkeadilan gender. Riset Puskapol UI terhadap perempuan anggota DPRD di tiga Provinsi (Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta) mencatat sejumlah persoalan yang menjadi tantangan bagi representasi politik perempuan:

  1. Minimnya dukungan pimpinan partai politik dan pimpinan Dewan terhadap keterlibatan anggota legislatif perempuan secara strategis dalam proses politik di partai dan parlemen.  Umumnya merasakan adanya hambatan menjadi pengurus partai, dan sebagai anggota legislatif.
  2. Lemahnya hubungan antara perempuan anggota legislatif dengan organisasi perempuan serta tidak adanya agenda bersama yang berbasis pada isu perempuan. Perempuan yang masuk legislatif, tidak terhubung dengan aktivisme organisasi perempuan dengan beragam isu.  Sebaliknya organisasi perempuan pun cenderung ambivalen bersikap terhadap perempuan anggota legislatif. Maka tidak ada agenda bersama yang menjadi mata rantai pengikat antara perempuan di dalam dan luar legislatif.
  3. Kondisi tersebut turut diperparah dengan sulitnya koordinasi antara sesama perempuan anggota legislatif yang berkontribusi pada tidak hadirnya koneksitas atau jejaring kerja antara sesama perempuan anggota legislatif dalam mengusung agenda kebijakan (peraturan dan anggaran) responsif gender.
  4. Masih adanya perempuan anggota legislatif yang belum terlibat dalam melaksanakan fungsi legislasi (penyusunan peraturan dan anggaran) menunjukkan kuatnya keraguan akan kapasitas perempuan anggota legislatif.

Di sisi lain, patut dicermati bahwa pemilih Indonesia sebenarnya mulai memperhitungkan kekuatan caleg perempuan. Pengolahan data statistik dan geopolitik yang dilakukan Puskapol UI mencatat bahwa caleg perempuan memiliki kekuatan suara yang potensial. Berdasarkan pengolahan data hasil Pemilu 2009, dari 69% suara pemilih yang diberikan untuk caleg, sejumlah 22,45% suara atau setara 16.134.959 suara sah, diberikan pemilih untuk caleg perempuan. Ada sejumlah wilayah kabupaten/kota yang dikategorikan ‘tinggi’ perolehan suara untuk caleg perempuan, mencapai  diatas 50% suara dari total suara sah.  Sepuluh teratas wilayah tinggi perolehan suara caleg perempuan adalah:

[table]
No,Kabupaten/kota,Provinsi,%perolehan suara caleg perempuan
1,Tanjung Jabung Timur,Jambi,61.52
2,Kepulauan Sula,Maluku Utara,60.34
3,Boalemo,Gorontalo,59.61
4,Landak,Kalimantan Barat,56.42
5,Poso,Sulawesi Tengah,56.36
6,Kota Probolinggo,Jawa Timur,51.45
7,Kota Surakarta,Jawa Tengah,51.17
8,Halmatera Tengah,Maluku  Utara,49.86
9,Maluku Tengah,Maluku,48.18
10,Gorontalo Utara,Gorontalo,47.71
[/table]

Urgensi Agenda Baru Politik Perempuan

Upaya meningkatkan keterwakilan dan kepemimpinan politik perempuan pasca Pemilu 2014 membutuhkan agenda baru. Jumlah kehadiran perempuan dalam politik menyisakan banyak persoalan dan tantangan. Angka korban KDRT, angka kematian ibu dan anak (AKI), angka korban perdagangan perempuan dan anak (human trafficking), dan angka buta huruf adalah sebagian contoh isu riil yang mesti jadi bagian integral dalam agenda perjuangan politik perempuan. Politik afirmasi adalah politik untuk mengoreksi ketimpangan relasi kuasa di masyarakat.

Peluang peningkatan keterwakilan politik perempuan masih terbuka.  Pengalaman 2009 menunjukkan caleg perempuan diperhitungkan oleh pemilih Indonesia. Maka partai politik bertanggung jawab dalam memastikan menguatnya potensi keterpilihan kandidat perempuan tersebut.  Disamping itu, ketegasan penyelenggara pemilu mutlak diperlukan dalam mengawal regulasi untuk meningkatkan keterpilihan caleg perempuan pada Pemilu 2014.

Ke depan, Puskapol UI mendorong kepemimpinan politik perempuan – di eksekutif dan legislatif – bersatu wujudkan Agenda Baru Politik Perempuan, meraih kursi dan mencetak prestasi, dengan cara berikut ini:

  1. Memperluas makna dan praktek representasi politik dengan meningkatkan pencalonan dan pemenangan kandidat perempuan serta memenangkan agenda kebijakan publik yang berkeadilan.
  2. Menyusun agenda bersama untuk menghapuskan ketimpangan relasi kuasa, terutama menhapus buta gender dalam institusi politik.
  3. Memperkuat keterikatan antara perempuan pejabat publik dengan organisasi masyarakat, aktivis masyarakat sipil, dan komunitas perempuan hingga akar rumput.

***

Informasi selanjutnya hubungi:
1.      Sri Budi Eko Wardani (0813-17131451)
2.      Irwansyah (0812-19443307)
3.      Anna Margret (087781853471)

Hasil Riset Keterwakilan Politik Perempuan di Tingkat Lokal

Hasil Riset Keterwakilan Politik Perempuan di Tingkat Lokal
Studi Daerah Banten, Jakarta, & Bandung
Oktober 2012
Peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan merupakan bukti keberhasilan prosedur politik afirmatif, tapi masih menjadi ironi karena dalam peningkatan itu sejauh ini masih merupakan keberhasilan politik partai politik yang tampil seolah-olah demokratis tapi sebetulnya tidak terbukti memiliki keberpihakan terhadap kepentingan perempuan. Hal ini ditandai oleh minimnya dukungan dan agenda partai untuk perjuangan kepentingan politik perempuan yang strategis.

Laporan Selengkapnya dapat di Download

Faktor paling berpengaruh dalam menopang keterpilihan perempuan sebagai anggota DPRD adalah hubungan keluarga, baik itu dari keluarga inti (orang tua) maupun suami. Sejumlah perwakilan dari ormas di Banten juga menyampaikan dalam forum FGD bahwa money politics masih merupakan praktek yang luas ditemui dalam proses pemilihan anggota DPRD, baik laki-laki maupun perempuan. Sejalan dengan itu, diakui ada dukungan ormas yang berperan dalam keterpilihan perempuan sebagai anggota DPRD namun dukungan ormas tersebut sangat terbatas
Peningkatan jumlah perempuan yang hadir di lembaga perwakilan politik tingkat provinsi tidak bisa berhenti hanya di soal jumlah. Harus ada langkah lebih lanjut dari gerakan untuk keterwakilan politik perempuan yang semakin menyasar soal perempuan mana yang diwakili, dan isu-isu perempuan apa saja yang diperjuangkan.
Download PDF laporan Tim Riset Puskapol
Download PDF Materi Presentasi Rifkoh Abriani
Download PDF Materi Presentasi Roichatul Aswidah

SURNAS 4 LEMBAGA

PERNYATAAN PERS

HASIL SURVEI PERILAKU POLITIK MASYARAKAT MENUJU PEMILU 2009

JAKARTA, 11 MARET 2009

Hari ini, tepat 28 hari menjelang digelarnya Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Berbagai pemberitaan media massa mengurai sejumlah hal terkait persiapan pemilu pada tanggal 9 April mendatang. Dari soal sosialisasi cara memberikan suara yang terus dilakukan, pencetakan surat suara dan pendistribusiannya, sosialiasi peraturan KPU yang baru tentang penetapan caleg terpilih pengganti pasal 214 UU No.10/2008, hingga soal meningkatnya persaingan antarpartai politik dan antarcaleg yang kian meramaikan suasana kampanye menjelang hari pemungutan suara.

Lalu, bagaimana masyarakat merespon berbagai hal tersebut? Adakah harapan dan keyakinan bahwa pemilu yang sebentar lagi akan kita hadapi ini, dapat membawa keadaan yang lebih baik? Di sisi lain, akankah orientasi pilihan para calon pemilih terhadap partai politik beserta para calegnya, akan memberi makna pada wajah representasi politik Indonesia pasca Pemilu 2009 mendatang? Dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana prospek kinerja partai politik dan para calon presiden dalam pemilu 2009 mendatang?

Dalam kaitan memotret suasana menjelang pemilu 9 April 2009, pada hari ini, empat lembaga kajian yaitu CSIS, LP3ES, P2P LIPI, dan PUSKAPOL FISIP UI yang melakukan survei secara bersama, merilis hasil survei tentang Perilaku Politik Masyarakat menuju Pemilu 2009.

 

 

A. Metode Survei

Survei ini dilakukan secara nasional (nation-wide), menjaring 2957 responden yang tesebar di 150 desa di seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Responden sepenuhnya dipilih secara acak bertingkat (multi-stage random sampling), dengan memperhatikan proporsi wilayah “desa-kota” dan aspek gender. Pengumpulan data lapangan dilakukan pada 9 s/d 20 Februari 2009 melalui wawancara tatap muka terhadap masyarakat usia dewasa (17 tahun keatas atau sudah menikah) pada saat Pemilu 2009 dilaksanakan. Ambang kesalahan (margin of error) dari survei ini adalah +/- 1.8% pada tingkat kepercayaan 95%.

B. Temuan Survei

1. Pengetahuan tentang Pemilu 2009

a) Cukup signifikan yang belum tahu tanggal pemilu.

Pemilu memang 28 hari lagi, tetapi survei menemukan ada sekitar 38.9% masyarakat yang tidak tahu kapan Pemilu Legislatif dilaksanakan. Sementara mayoritas (60%) dapat menyebutkan dengan benar hari dan tanggal pelaksanaan Pemilu Legislatif yaitu 9 April 2009. Terkait data ini, maka sosialisasi tentang waktu pelaksanaan pemilu harus lebih diintensifkan lagi.

b) Mayoritas tak yakin terdaftar sebagai pemilih.

Soal data pemilih kini menjadi salah satu isu krusial menjelang hari pemungutan suara apalagi setelah Pemerintah mengeluarkan Perppu terkait revisi Daftar Pemilih Tetap. Temuan survei menunjukkan dua hal: Pertama, masyarakat cenderung pasif dan tidak mau mengecek apakah sudah terdaftar atau belum. Hanya 18% yang mengaku pernah datang ke Ketua RT atau kantor kelurahan untuk mengecek apakah terdaftar sebagai pemilih. Sedangkan mayoritas (78%) mengaku tidak pernah mengecek apakah namanya terdaftar sebagai pemilih. Hal kedua, petugas pencatat juga tidak secara aktif mendatangi pemilih. Sebagian besar mengaku (61%) rumahnya tidak pernah didatangi petugas pemutakhiran data pemilih. Temuan ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem pendaftaran pemilih dalam pemilu. Petugas tidak datang, sementara masyarakat pasif yang berdampak pada keakuratan data pemilih.

c) Sebagian tahu contreng, sebagian pilih coblos.

UU No.10/2008 memerintahkan cara memberikan suara dengan menandai satu kali pada surat suara. Lalu KPU menafsirkan hal tersebut dengan membuat aturan centang atau contreng satu kali dalam pemberian suara. Ternyata waktu yang kurang dari setahun untuk mensosialisasikan cara baru tersebut tidaklah cukup. Jika tidak ada aturan yang membolehkan coblos atau tanda lain, maka kemungkinan suara sah hanyalah 59%. Hal itu ditunjukkan dalam survei ini dimana hanya 59% masyarakat yang dapat memberi suara dengan benar sesuai aturan UU No.10/2008. Sebagian lainnya memilih dengan cara mencoblos pada surat suara (seperti berlaku pada pemilu-pemilu sebelumnya).

2. Partisipasi Politik dan Harapan terhadap Pemilu 2009

a) Mayoritas optimis pemilu membawa perubahan.

Pemilu 2009 ternyata disikapi dengan rasa optimistik oleh sebagian besar masyarakat. Sebanyak 69% masyarakat menganggap pemilu akan dapat membawa perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Walau cukup signifikan pula yang menilai (29%) pemilu ketiga di era reformasi ini sebagai tidak akan membawa perubahan apapun. Hanya sebagian kecil (1.5%) yang sangat pesimis dengan pemilu 2009 ini. Sinyal positif ini hendaknya tidak diselewengkan oleh seluruh peserta pemilu, termasuk penyelenggara pemilu, dalam memberikan yang terbaik bagi selruh masyarakat.

b) Optimis tetapi belum tentu jurdil.

Harapan dan realita tampaknya belum tentu sesuai. Di tengah rasa optimis terhadap hasil pemilu, muncul keragunan apakah pemilu berlangsung jujur dan adil. Sebagian masyarakat (58%) merasa yakin bahwa pemilu akan berlangsung jujur dan adil. Namun temuan survei mencatat ada sejumlah besar masyarakat (25%) yang tidak yakin pemilu ini akan berlangsung jujur dan adil. Mengapa demikian? Beberapa indikasi dapat disebutkan, dan hal tersebut mungkin juga yang diamati oleh masyarakat. Seperti kasus-kasus politik uang dalam kampanye, keraguan akan netralitas aparat pemerintah dan aparat keamanan dalam pemilu, serta dampak ketatnya persaingan antarpartai politik dan antarcaleg di daerah pemilihan yang dianggap dapat mempengaruhi berlangsungnya pemilu yang bersih dari kecurangan.

c) Potensi partisipasi politik sangat tinggi.

Hasil survei ini menemukan kecenderungan yang menarik terkait perilaku masyarakat menjelang Pemilu 2009. Masyarakat optimis pemilu akan membawa perubahan lebih baik, tetapi ada keraguan apakah pemilu berlangsung jujur dan adil, sekalipun demikian hampir seluruh pemilih (95%) mengaku akan memilih dalam pemilu legislatif mendatang. Hanya sebagian kecil (1.3%) yang memastikan diri tidak akan memberikan suaranya; dan sebanyak 3.7% yang belum memutuskan hingga saat ini. Hal ini menunjukkan pemilu merupakan peristiwa yang sangat normal dalam kehidupan masyarakat Indonesia namun belum mampu membangun sikap kritis masyarakat terhadap hakekat pemilu itu sendiri.

d) Ada potensi memilih calon legislatif (caleg).

Kedekatan hubungan antara konstituen dan wakilnya di parlemen adalah esensi dari perwakilan politik yang diawali dari proses pemilu. Potensi kearah itu mulai muncul. Temuan survei menunjukkan cukup banyak calon pemilih (36%) yang akan memilih nama caleg pada surat suara dalam pemilu nanti. Sementara identifikasi terhadap partai politik masih lebih tinggi, yaitu sejumlah 46.5% yang akan memilih partai politik. Lainnya cenderung memilih partai dan caleg (15%). Hal ini gejala baik untuk membangun ikatan emosional dan akuntabilitas caleg ketika terpilih.

e) Mau milih caleg tapi tak kenal calegnya!

Keinginan memilih caleg tampaknya sulit terwujud karena mayoritas (70%) belum tahu nama caleg yang mau dipilih. Dari masyarakat yang berkeinginan memilih caleg, hanya sebagian kecil (30%) yang sudah tahu nama caleg yang mau dicentang. Hal ini perlu dicermati dalam perbaikan kualitas perwakilan politik, seperti dominannya caleg yang berasal dari luar daerah pemilihan terutama untuk DPR, terlalu banyaknya caleg dalam satu daerah pemilihan disebabkan jumlah partai yang banyak, serta masih kurangnya caleg yang secara langsung menemui masyarakat. Masyarakat umumnya mengetahui informasi tentang nama dan program caleg melalui spanduk atau atribut kampanye lainnya.

f) Caleg asal daerah pemilihan lebih disukai.

Keinginan pemilih untuk memilih caleg memang harus diakomodasi oleh partai politik dengan mencalonkan orang yang berasal dari daerah pemilihannya. Survei ini mengkonfirmasi bahwa mayoritas masyarakat (78%) lebih menyukai caleg yang asli daerah bersangkutan. Sementara ada sejumlah masyarakat (18%) yang tidak mempersoalkan asal daerah caleg.

3. Perilaku Pemilih dan Peta Politik 2009

Sebelum membahas hasil temuan survei mengenai peta parpol dan capres, ada dua catatan penting. Pertama, dinamika politik di Indonesia dapat berubah dengan cepat. Jika kita membandingkan peta politik pertengahan tahun lalu dan peta saat ini, kita akan melihat adanya perubahan yang sangat drastis dalam peta parpol maupun capres.

Catatan kedua terkait dengan “timing” pengambilan data survei. Setelah survei ini dilakukan, ada beberapa kejadian-kejadian politik penting, seperti pernyataan JK yang siap menjadi capres, wacana koalisi PDIP-Golkar, maupun wacana-wacana politik lain yang sangat mungkin mengubah gambaran peta politik. Perubahan-perubahan ini agaknya belum tertangkap dalam hasil survei berikut.

Karena itu menjadi penting bagi kita untuk melihat dan menganalisis hasil temuan-temuan ini dengan memperhatikan konteks kejadian politik pada saat dan atau sebelum survei dilakukan. Kejadian politik paska pengumpulan data survei tersebut masih sangat mungkin mengubah peta politik seperti yang digambarkan dalam hasil survei ini. Namun demikian, hasil survei ini tetap penting dalam memberikan rujukan tentang bagaimana kondisi peta politik Indonesia di awal tahun 2009, khususnya pertengahan bulan Februari. Temuan-temuan survei ini juga penting dalam memberikan gambaran tentang faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi perubahan peta politik Indonesia.

a) Pengaruh Iklan dan lingkungan bervariasi tergantung parpol

Dalam survei ini ditemukan bahwa pengaruh iklan Gerindra di dalam mendongkrak perolehan suara partai ternyata masih minim. Banyaknya orang yang pernah melihat iklan Gerindra ternyata tidak membuat dukungan terhadap Gerindra tinggi. Melainkan, diantara responden yang menyatakan bahwa mereka paling sering melihat iklan Gerindra, hanya 4.59% yang akhirnya memilih Gerindra. Hal ini berbeda jauh misalnya dengan iklan Golkar, PDI-P, dan Demokrat. Diantara responden yang mengaku paling sering melihat iklan Golkar, PDI-P, dan Demokrat, rata-rata 38% dari mereka memilih partai tersebut.

Selain frekuensi, tingkat kesukaan terhadap iklan lebih penting. Diantara responden yang mengaku paling menyukai iklan salah satu dari tiga partai terbesar, rata-rata sekitar 67% dari mereka memilih salah satu dari tiga partai tersebut. Gerindra kembali menjadi anomali karena dari orang-orang yang mengatakan bahwa mereka menyukai iklan Gerindra, hanya 11.7% yang akhirnya memilih partai tersebut.

Efek preferensi lingkungan atau preferensi “orang dekat” juga bervariasi tergantung parpol. Cluster lingkungan pendukung PKS ternyata memiliki pengaruh paling kuat terhadap pilihan parpol individu. Diantara responden yang menyatakan bahwa orang-orang dekatnya memilih PKS, 61.8% memilih PKS. Sementara itu, pemilih PDI-P dan Demokrat ternyata merupakan pemilih yang sangat dipengaruhi oleh preferensi lingkungan. 81.8% dan 76.1% pendukung PDI-P dan Demokrat dikeliling oleh orang-orang terdekat yang memilih partai yang sama.

b) Demokrat, Golkar, dan PDI-P bersaing ketat. 8 parpol lolos parliamentary threshold.

Hasil survei ini menunjukkan bahwa Partai Demokrat masih terdepan dalam perolehan dukungan, dimana 21.52% responden survey menyatakan bahwa mereka akan memilih PD jika pemilu diadakan hari ini. PDI-P dan Golkar menduduki peringkat kedua dan ketiga, yang masing-masing didukung oleh 15.51% dan 14.27% pemilih. Ada perbedaan yang signifikan antara ketiga partai teratas dengan partai lainnya. Setelah Golkar, peringkat keempat dan kelima diduduki oleh PPP dan PKS yang hanya memperoleh 4.15% dan 4.07% dukungan; kemudian oleh PKB, PAN, dan Gerindra, masing-masing memperoleh 3.25%, 2.91%, dan 2.62%. Selain 8 partai ini, tidak ada partai lain yang memperoleh suara diatas 2%.

Ada tiga kesimpulan yang dapat diambil dari gambaran ini. Pertama, telah terjadi pengerucutan dukungan pemilih terhadap tiga parpol besar yaitu PD, PDI-P, dan Golkar. Kedua, berdasarkan survey ini, diperkirakan hanya akan ada 8 parpol yang akan lolos parliamentary threshold. Ketiga, kemungkinan melejitnya partai baru atau kecil yang dapat menyamai kesuksesan PD dan PKS di pemilu 2004 masih sangat kecil.

Satu aspek yang sangat penting yang perlu dibahas dari temuan mengenai parpol adalah masih tingginya jumlah pemilih yang belum menentukan pilihannya, yaitu sebanyak 22.8%. Fluiditas peta parpol yang ada bahkan lebih jelas terlihat jika kita menanyakan lebih jauh kepada responden yang sudah memiliki pilihan, apakah pilihan mereka sudah pasti atau belum. Kami menemukan bahwa ada 30.7% dari total jumlah pemilih yang sudah memiliki pilihan namun pilihan mereka masih mungkin berubah. Jadi secara keseluruhan ada 53.5% pemilih yang menyatakan bahwa mereka belum memiliki pilihan yang pasti untuk pileg mendatang.

c) Peta capres: SBY masih unggul

Seperti peta parpol, peta capres pun mengalami pengerucutan kepada dua nama, SBY dan Megawati, dimana SBY masih unggul cukup jauh dari Mega. Jika responden ditanyakan siapa pilihan presiden mereka jika pemilu diadakan hari ini, 46% menyatakan akan memilih SBY, 17% akan memilih Mega, 4.7% akan memilih Sultan, dan 4.6% akan memilih Prabowo. Nama-nama lain, termasuk Wiranto, Hidayat, dan JK, belum memperoleh suara yang signifikan. Yang juga penting untuk dicatat adalah sebanyak 38.5% responden menyatakan bahwa pilihan mereka masih dapat berubah.

SBY terlihat sangat populer karena ia mampu membangun persepsi bahwa keberhasilan pemerintah. Sehingga, ketika seseorang memilih SBY, ia tidak lagi melihat apa yang ditawarkan oleh SBY, melainkan melihat apa yang telah dilakukan SBY. Selain itu pengeluaran biaya iklan yang sangat besar juga sangat membantu membangun popularitas dan elektabilitas SBY.

d) Perpisahan SBY-JK akan membuat peta capres makin dinamis

Terkait dengan perkembangan politik belakangan ini dimana JK menyatakan siap menjadi capres, pertanyaan skenario yang diajukan dalam survei kami dapat mengukur efek minimal JK terhadap perolehan suara SBY. Dalam skenario 1, ada tiga pasangan yang diajukan dalam survei ini yaitu: Mega-Sultan, SBY-JK, dan Prabowo-Hidayat. Dalam skenario pertama ini, SBY-JK menang secara dominan dengan perolehan 51.5%. Dalam skenario 2, pasangan SBY diganti menjadi Akbar Tanjung dan dihadapkan pada pasangan Mega-Sultan, dan JK-Hidayat. Kembali SBY-AT unggul dengan memperoleh 46.7%, diikuti oleh Mega-Sultan dengan perolean 31.7%, dan JK-Hidayat 5.8.

Pengaruh/kontribusi seorang cawapres, dalam hal ini JK, terhadap perolehan dukungan pasangan SBY-JK, dapat diukur dengan melihat berapa banyak jumlah pendukung SBY-JK dalam skenario 1 yang tidak lagi mendukung SBY di dalam skenario 2. Hasil analisa menunjukan bahwa jika SBY-JK berpisah, SBY akan kehilangan minimal 25% dari perolehan suaranya, atau sekitar 12.9% dari total pemilih. Jumlah ini cukup signifikan mengingat pada waktu pengambilan data, JK belum mendeklarasikan dirinya menjadi capres.

e) Peta parpol dan capres masih dinamis

Hal terakhir yang perlu ditekankan dan digaris bawahi adalah peta parpol menjelang pileg dan peta capres menjelang pilpres masih akan berubah. Dengan kata lain, peta politik Indonesia satu bulan menjelang pileg dan empat bulan menjelang pilpres masih akan sangat dinamis dan masih sangat mungkin terjadi perubahan.

Beberapa hal yang akan sangat mempengaruhi dinamika politik diatas adalah:

  1. Jumlah pemilih yang belum memiliki pilihan yang mantap masih sangat signifikan, yaitu sekitar 50% untuk pilihan parpol dan 40% untuk pilihan presiden. Selain itu, sekitar 25% pemilih menyatakan bahwa mereka baru akan menentukan pilihannya di hari “H”.
  2. Jika kita melakukan tracking perubahan popularitas parpol dan capres, kita akan melihat secara jelas fluktuasi yang mungkin terjadi. Misalkan pertengahan tahun lalu, SBY hanya memperoleh 23%. Dalam kurun waktu singkat, SBY saat ini melesat dengan perolehan dukungan hampir 50%. Begitu juga dengan PD, meski ada pada posisi popularitas terendah pada bulan Juni lalu waktu kenaikan harga BBM, dalam waktu singkat popularitasnya dapat meningkat pesat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemilih Indonesia sangat “volatile”.
  3. Pengaruh efek krisis ekonomi yang mulai terasa. Misalkan:
    1. KOMPAS 5 Maret 2009 memberitakan bahwa dari Desember 2008 ke Januari 2009: jumlah kredit turun 2.1%, cadangan devisa turun 1.5%, ekspor turun 17.7%, dan penjualan mobil mobil turun, 20.2%
    2. Jakarta Post 5 Maret 2009 memberitakan bahwa 18,000 pekerja di Jawa Barat di dalam Industri sepatu, tekstil, pakaian, dan electronic diberhentikan pada bulan Januari dan Februari.

Sementara itu, pemerintah memang sudah mempersiapakn paket-paket stimulus. Yang menjadi tantangan disini adalah proses pembahasan paket-paket stimulus di DPR akan menjadi sangat politis sifatnya.

  1. Pernyataan kesiapan JK sebagai capres 2009. Seperti yang sudah disebutkan diatas, efek minimal JK terhadap perolehan dukungan pasangan SBY-JK adalah 25% dari total dukungan SBY-JK. Jadi JK ternyata memiliki kontribusi yang signifikan, dan perpisahan SBY-JK berpotensi untuk membuat peta capres menjadi lebih tak menentu. Apalagi jika JK mampu mengkonsolidasi Partai Golkar dan menggalang koalisi dengan parpol lain, misalkan seperti yang akhir-akhir ini terus diwacanakan yaitu koalisi PDI-P dan Golkar.
  2. Dominannya SBY dalam peta capres tidak lepas dari belum jelasnya capres yang didukung oleh partai-partai kelas menengah seperti PKS, PPP, PKB, PAN, dan Gerindra. Jika partai-partai ini sudah memiliki preferensi capres yang jelas, peta dukungan capres akan lebih jelas gambarannya.

C. Kesimpulan

Hasil survei ini menyimpulkan beberapa hal terkait suasana menjelang pemilu 2009 ini.

  1. Minat masyarakat untuk memilih pada pemilu kali ini relatif tinggi, dengan beberapa aspek positif yang dapat diprediksi. Antara lain, keinginan untuk memilih caleg cukup besar yang dapat ditafsirkan sebagai proses ke arah hubungan yang lebih akuntabel antara caleg dengan konstituen. Sikap masyarakat untuk menolak politik uang sebetulnya tinggi namun kesadaran kritis untuk melawan dengan cara melaporkan kasus tersebut ke aparat berwenang yang belum muncul. Situasi inilah yang memunculkan keraguan apakah pelaksanaan pemilihan umum dapat jujur dan adil.
  2. Penyelenggara pemilu, KPU beserta jajarannya, harus sangat intensif, terarah dan efektif melakukan sosialisasi dalam 30 hari menjelang pemungutan suara ini.
  3. Faktor persepsi ekonomi, iklan politik, dan preferensi “orang dekat” mempengaruhi pilihan politik seseorang, meski kadarnya bervariasi dari satu kelompok ke kelompok lainnya.
  4. Persaingan partai politik kian ketat. Hal itu terjadi dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Pertama, kelompok tiga besar yaitu Demokrat, PDIP dan Golkar yang saling bersaing merebut suara sebanyak-banyaknya agar dapat memenangkan pemilu legislatif dan meraih posisi aman untuk pemilihan presiden. Kedua, kelompok partai tengah yaitu PPP, PKS, PAN, dan PKB yang bersaing merebut posisi aman diatas 5 persen suara nasional dan menjadi faktor kunci dalam koalisi pengusung pasangan presiden. Ketiga, kelompok partai baru yang didominasi Gerindra, disusul Hanura, dan partai-partai seperti PKNU, PMB, PDP yang berusaha meraih simpati dari kantong-kantong suara partai politik ‘induknya’. Partai-partai ini berusaha keras lolos PT 2,5% suara nasional.
  5. Kesediaan Jusuf Kalla sebagai capres dipastikan meramaikan persaingan capres menjelang pemilu presiden. Walau masih dini, pencalonan JK dapat mempengaruhi keunggulan SBY yang selama ini difavoritkan. Siapa yang menjadi cawapres dari SBY, Mega dan JK diprediksi akan memegang peranan penting untuk memainkan bandul dukungan politik masyarakat. Apakah SBY tetap berpasangan dengan JK?
  6. Dalam waktu dekat, perubahan peta parpol maupun capres masih sangat mungkin terjadi mengingat sebagian besar dukungan terhadap parpol maupun capres sangat mudah dipengaruhi perubahan politik maupun ekonomi, seperti faktor koalisi, deklarasi dukungan parpol terhadap capres tertentu maupun potensi pengaruh-pengaruh krisis ekonomi terhadap kondisi kehidupan masyarakat.

 

Untuk informasi lebih lanjut:

  • Fajar Nursaid (LP3ES, 0815-8049385)
  • Lili Romli (P2P LIPI, 0812-9040830)
  • Sri Budi Eko Wardani (PUSKAPOL FISIP UI, 0813-17131451)
  • Sunny Tanuwidjaja (CSIS, 0815-74006635)

HASIL SURVEI NASIONAL TENTANG IKLAN POLITIK DAN PERILAKU PEMILIH MENJELANG PEMILU 2009

PERNYATAAN PERS

HASIL SURVEI NASIONAL TENTANG IKLAN POLITIK DAN PERILAKU PEMILIH MENJELANG PEMILU 2009

“Dukungan terhadap Partai Demokrat Cenderung Stagnan”

Hari ini, 14 hari menjelang digelarnya Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Sejak 16 Maret lalu, seluruh partai politik peserta pemilu mengadakan kampanye terbuka, dan semakin mendekati hari pemungutan suara, persaingan di antara partai politik peserta pemilu semakin ketat. Iklan berbagai partai politik membanjiri media massa, terutama televisi.

Lalu, bagaimana masyarakat merespon berbagai hal tersebut? Iklan memang menjadi ikon penting dalam pemilu kali ini, sesuatu yang belum pernah terjadi pada dua kali pemilu yang lalu. Apakah iklan memang dapat menarik dukungan pemilih, terutama bagi yang belum memutuskan pilihan partai pada satu bulan terakhir ini? Selain itu, dinamika perilaku pemilih juga sangat menarik untuk terus diikuti, khususnya untuk mengetahui efektivitas dari gencarnya kampanye melalui berbagai media. Apakah posisi tiga besar sebagaimana dilansir banyak survei akan mengalami perubahan? Bagaimanakah kinerja persaingan dalam tiga besar tersebut dalam waktu yang semakin dekat ini?

Dalam kaitan memotret suasana menjelang pemilu 9 April 2009, pada hari ini, PUSKAPOL FISIP UI (Pusat Kajian Politik, Departemen Ilmu Politik FISIP U) yang melakukan survey pada 13-20 Maret 2009 ini, merilis hasil survei tentang iklan politik, metode kampanye dan perilaku pemilih menjelang Pemilu 2009.

A. Metode Survei

Survei ini dilakukan secara nasional (nation-wide), menjaring 2.077 responden yang tersebar di 100 desa di seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Responden sepenuhnya dipilih secara acak bertingkat (multi-stage random sampling), dengan memperhatikan proporsi wilayah “desa-kota” dan aspek gender (perempuan dan laki-laki). Pengumpulan data lapangan dilakukan pada 13-20 Maret 2009 melalui wawancara tatap muka terhadap masyarakat usia dewasa (17 tahun keatas atau sudah menikah) pada saat Pemilu 2009 dilaksanakan. Ambang kesalahan (margin of error) dari survei ini adalah +/- 2,0% pada tingkat kepercayaan 95%.

B. Temuan Survei

1. Pendapat tentang Metode Kampanye

a) Masih banyak yang belum pernah terima informasi program partai dan caleg.

Pada pemilu kali ini, masa kampanye sebenarnya sudah berlangsung sejak sembilan bulan yang lalu, atau tepat tiga hari setelah KPU mengumumkan partai politik peserta pemilu. Harapannya agar pemilih dapat memiliki waktu cukup memadai untuk mempelajari profil dan program partai, begitu pula dengan para calegnya. Di sisi lain agar partai politik juga memiliki waktu lebih leluasa untuk mengumpulkan dukungan. Namun ternyata survei menemukan sejumlah masyarakat yang mengaku belum pernah menerima program partai politik dan caleg (42%). Hal ini cukup memprihatinkan mengingat waktu kampanye yang relatif panjang. Sementara sebagian mengaku sudah memperoleh informasi tentang program partai dan caleg (58%).

b) Hubungan tidak langsung melalui spanduk, poster, baliho, brosur.

Mayoritas masyarakat mengatakan bahwa sumber informasi tentang partai politik dan caleg umumnya diperoleh melalui spanduk atau baliho (72%). Jadi komunikasi partai dengan masyarakat lebih banyak dilakukan melalui media tidak langsung seperti spanduk, poster, baliho, kartu nama, brosur, bulletin dan souvenir kampanye lainnya. Sementara hubungan secara langsung melalui tatap muka masih sangat kurang, yaitu hanya 13%. Ini menunjukkan belum luasnya jaringan partai politik sampai ke tingkat komunitas terendah (keluarga, lingkungan RT/RW). Cara seperti kegiatan sosial seperti pengobatan gratis, masih jarang dilakukan (5%). Sedangkan cara melalui SMS (1%) dan internet (8%) juga masih belum lazim dilakukan.

c) Arak-arakan tidak disukai, kunjungan ke rumah harus diintensifkan.

Banyak metode kampanye yang digunakan untuk menarik simpati dan dukungan pemilih. Cara arak-arakan dengan konvoi kendaraan berkeliling kota ternyata kurang direspon positif oleh sebagian besar masyarakat (58% tidak suka). Kunjungan ke rumah dan undangan partai politik untuk mendengarkan paparan program cenderung lebih disukai oleh masyarakat. Ini menunjukkan pemilih mulai memiliki kesadaran dalam mendorong kualitas metode kampanye ketimbang cara-cara berkampanye yang mendorong aksi massa dalam jumlah besar. Sementara cara melalui SMS (pesan singkat) cenderung tidak disukai.

2. Terpaan Iklan Politik di Media Massa

a) Televisi, media paling sering diakses.

Dari tiga jenis media massa, televisi merupakan media yang paling sering diakses oleh masyarakat. Hal ini tampak dari signifikannya masyarakat jumlah masyarakat yang pernah melihat iklan beberapa partai politik tersebut di televisi.

b) Gerindra paling sering dilihat iklannya.

Iklan Partai Gerindra di televisi termasuk yang paling banyak dilihat (85% pernah melihat iklan Gerindra di televisi). Sementara iklan Partai Demokrat dan Golkar berada di urutan berikutnya.

3. Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2009

a) Sebagian besar masyakat tahu telah terdaftar.

Sebagian besar tahu bahwa dirinya telah terdaftar sebagai pemilih (67,5%). Namun signifikan yang mengaku tidak tahu apakah terdaftar atau tidak terdaftar sebagai pemilih (31%). Ini menunjukkan bahwa menjelang hari pemungutan suara yang kurang 14 hari lagi, masih signifikan yang belum tahu apakah terdaftar sebagai pemilih. Hanya sebagian kecil (2%) yang tahu bahwa tidak terdaftar sebagai pemilih.

b) Pendukung PDIP signifikan yang tidak tahu telah terdaftar atau tidak.

Rata-rata pemilih dari masing-masing pendukung partai politik yang tidak tahu bahwa dirinya terdaftar sebagai pemilih masih cukup signifikan. Pendukung PDIP termasuk yang paling signikan tidak tahu terdaftar sebagai pemilih (39%), disusul PKB (34%), dan Hanura (32%). Sementara yang relatif lebih kecil tidak tahu terdaftar sebagai poemilih adalah PKS (22%) dan PPP (23%). Partai lainnya seperti Demokrat (30%), Golkar (28%), Gerindra (26%), PBB (25%) termasuk yang perlu memastikan bahwa pendukungnya telah terdaftar sebagai pemilih pada pemilu nanti.

Tabel 1:

Kecenderungan Pilihan Partai Politik pada Pemilu 2009

dan Pengetahuan sebagai Pemilih

Partai Politik

Tahu terdaftar

Tidah tahu terdaftar

Tahu, tidak terdaftar

Hanura

64,5%

32%

3,2%

Gerindra

71%

26%

3%

PKS

77%

22%

1%

PAN

72%

24%

4%

PKB

66%

34%

Golkar

71%

28%

1%

PPP

77%

23%

PDIP

60%

39%

1%

Demokrat

70%

30%

PKNU

70%

30%

PBB

70%

25%

5%

c) Mayoritas akan memilih pada 9 April 2009.

Mayoritas ternyata akan memberikan suara pada 9 April nanti (92,3%). Hanya sebagian kecil yang belum memutuskan (6%), dan sisanya mengaku tidak akan memberikan suara pada pemilu mendatang (1,2%).

d) Pendukung PKB Signifikan yang Mengaku Belum Memutuskan akan Memilih.

Umumnya para pendukung partai-partai politik akan memberikan suara pada pemilu legislatif 9 April 2009 nanti. Setidaknya ada tujuh partai politik yang para pendukungnya mengaku akan memberikan suara pada pemilu mendatang. Pendukung Demokrat termasuk yang paling tinggi (98%), disusul oleh pendukung PKS (96%). Sementara itu, para pendukung PKB (19%) dan PKNU (17%) masih cukup signifikan yang mengaku belum memutuskan akan memberikan suaranya.

Tabel 3:

Kecenderungan Pilihan Partai Politik dan Minat Memberikan Suara pada 9 April 2009

Pilihan Partai Politik

Akan memberikan suara

Belum memutuskan

Demokrat

98%

2%

PKS

96%

4%

PDIP

94%

6%

Hanura

93%

7%

Gerindra

93%

7%

Golkar

91%

9%

PPP

90%

10%

PAN

88%

12%

PKNU

83%

17%

PKB

81%

19%

e) Pilihan partai politik berdasarkan jenis kelamin.

Beberapa partai politik cenderung lebih dipilih oleh pemilih perempuan daripada laki-laki. Yaitu Gerindra (53%), PAN (51%), PKB (51%), Demokrat (52%), dan PKNU (61%). Sedang PDIP cenderung dipilih oleh laki-laki (45%) dan Golkar (49%).

f) Kecenderungan pilihan partai politik pada Pemilu 2009.

Seperti survey 4 lembaga (Puskapol, CSIS, LIPI, dan LP3ES) sebelumnya, pada survey Puskapol FISIP UI saat ini, Demokrat tetap berada di urutan pertama yaitu 21,36%. Urutan kedua dan ketiga ditempati PDIP (17,7%) dan Golkar (16,56%). Namun hasil survey ini menunjukkan Demokrat mengalami stagnasi, sementara PDIP dan Golkar mengalami kenaikan, maisng-masing 2,5% lebih. Partai lain yang mengalami kenaikan dua kali lipat adalah Gerindra (dari 2,61% menjadi 4,62%). Sementara partai-partai Islam, seperti PKS dan PPP mengalami kenaikan tidak signifikan atau dapat dikatakan stagnan.

Tabel 4: Kecenderungan Pergeseran Pilihan Politik pada Pemilu 2009

Survei 4 lembaga (9-20 Februari 2009) Survei Puskapol FISIP UI (13-20 Maret 2009)
Demokrat 21,52 Demokrat 21,36
PDIP 15,51 PDIP 17,7
Golkar 14,27 Golkar 16,56
PPP 4,15 Gerindra 4,62
PKS 4,07 PKS 4,43
PKB 3,25 PKB 4,24
PAN 2,91 PPP 4,0
Gerindra 2,61 Hanura 2,9
Hanura 1,5 PAN 3,61
PKNU 0,5 PKNU 1,11
Belum tahu 22,8 Belum tahu 15
Lainnya 8,87 Lainnya 4,5

f) Pertimbangan Memilih Partai: Peranan Faktor Lingkungan

Publik dalam memilih partai kecenderungan yang paling besar adalah karena mengikuti pilihan lingkungan terdekat (38%), disusul karena faktor keluarga (30%). Publik juga ternyata dalam menentukan pilihan terhadap partai karena pertimbangan bahwa partai tersebut akan menang (14%) dan pengaruh iklan (11%). Berdasarkan gambaran tersebut tampaknya pemilih belum independen. Selain itu pengaruh pemberitaan media dan iklan di media massa juga signifikan mempengaruhi kecenderungan pilihan (11%). Partai Gerindra termasuk yang dipilih karena intensitas iklannya di media massa terutama teelvisi (23%).

g) Demokrat dianggap akan memperoleh suara terbanyak.

Publik berpendapat bahwa partai politik yang akan menang adalah Demokrat (24,1%), disusul oleh Golkar (15,3%). Dengan gambaran ini menunjukan konsistensi dengan tingkat dukungan terhadap pilihan partai politik di mana Demokrat memperoleh dukungan signifikan (21,36%).

h) Minat memilih tetap tinggi walau libur panjang.

Menarik bahwa meskipun sehari setelah pemilu adalah hari libur, ternyata mayoritas publik tetap akan mengikuti pemilu (88%).d Sedangkan yang tetap akan berlibur dan tidak akan ikut pemilu hanya sebagian kecil (2%), serta yang belum memutuskan ikut pemilu atau mau pergi berlibur sebanyak 10%. Di antara partai-partai politik yang pemilihnya tetap akan memilih dan tidak mau berlibur, yang tingkat loyalitasnya tinggi adalah PKS (96%), disusul Demokrat dan Gerindr, masing-masing 92%.

C. Kesimpulan

  • Masa kampanye yang panjang ternyata belum menjamin pemilih memiliki informasi yang cukup memadai tentang program partai dan caleg. Metode arak-arakan cenderung tidak disukai. Namun masyarakat tampaknya cukup menyukai informasi disampaikan melalui media massa.
  • Minat masyarakat untuk memberikan suara pada pemilu legislatif 9 April mendatang dapat dikatakan sangat tinggi. Namun masih banyak yang belum mengetahui apakah dirinya telah terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Ini menunjukkan adanya sikap ketidakpedulian terhadap proses pemilu, terutama masalah penggunaan hak pilih.
  • Dari sisi kecenderungan pilihan partai politik pada pemilu mendatang, Partai Demokrat cenderung diunggulkan dengan berada di urutan pertama. Namun jika membandingkan dengan beberapa hasil survey sebelumnya, dukungan terhadap Demokrat cenderung stagnan. Sementara Partai Golkar dan PDIP cenderung mengalami kenaikan dukungan. Pemilih yang belum memutuskan akan sangat menentukan posisi tiga besar antara Demokrat, Golkar dan PDIP. Sementara diprediksi bahwa dua partai baru yaitu Gerindra dan Hanura dapat melampaui parliamentary threshold 2,5% suara untuk kursi DPR.
  • Pertimbangan pemilih masih cenderung tidak independen, umumnya dipengaruhi oleh keluarga terdekat dan lingkungan sekitar. Namun perlu diberi catatan bahwa pengaruh intensitas iklan di media massa cukup berpengaruh terhadap pilihan pemilih seperti yang dialami Gerindra.

Untuk informasi selanjutnya:

· Sri Budi Eko Wardani (0813-17131451)
· Lili Romli (0812-9040830)
· Aditya Perdana (0812-8187060)
· Miftah Nur Sabri (0857-80399080)

 

 

Seminar Publik Hasil Riset Keterwakilan Perempuan 2012

dsc_1001

Foto Seminar Publik Agenda Baru Politik Perempuan

_mg_6289

Partai Demokrat Penyumbang Terbanyak Perempuan DPRD Provinsi

JakartaJumlah perempuan di DPRD provinsi hasil Pemilu 2009, meningkat signifikan. Sumbangan terbedar atas peningkatan tersebut berasal dari Partai Demokrat. Mereka yang terpilih 85% berada pada nomor urut 1, 2 dan 3 dalam daftar calon. Sebagaimana di DPR, jumlah perempuan terpilih di DPRD provinsi juga mengalami peningkatan. Dari 2.005 orang anggota DPRD provinsi, terdapat 321 orang perempuan (16%). Mereka tersebar di seluruh DPRD provinsi di Indonesia.
Yang menggembirakan, persentase perempuan terpilih mengalami peningkatan hampir di semua provinsi.

Tercatat hanya ada 7 dari 33 DPRD provinsi yang tidak mengalami peningkatan. Persentase perempuan di DPRD Provinsi Maluku merupakan yang tertinggi, mencapai 31%. Selain Maluku, ada beberapa DPRD provinsi yang persentase anggota perempuannya di atas rata-rata nasional (16%), antara lain: Jawa Barat (25%), DKI Jakarta (24,47%), Sulawesi Utara (22,22%), Jawa Timur (21%), Kalimantan Timur (20,75%), Sumatera Utara (20%), Yogyakarta (20%), dan Gorontalo (20%). Sementara itu, ada tujuh DPRD provinsi yang tingkat keterpilihan perempuannya relatif rendah, masih di bawah 10%, yaitu: Sulawesi Barat (9%), Bali (7%), Kalimantan Barat (7%), Papua (7%), Maluku Utara (6,67%), Aceh (5,8%), dan Nusa Tenggara Timur (5,56%). Jika dilihat berdasarkan nomor urut pencalonan, kecenderungan keterpilihan perempuan di legislatif lokal juga relatif sama seperti di DPR, yaitu didominasi nomor urut atas. Di DPRD provinsi, 41% persen perempuan terpilih berada di nomor urut 1, 20% di nomor urut 2, 24% di nomor urut 3, dan hanya 14% yang berada di nomor urut 4 dan seterusnya.

Secara akumulatif, ada 61% perempuan terpilih yang berada di nomor urut 1 dan 2 dan mencapai 85% jika ditambah perempuan terpilih di nomor urut 3.
Keterpilihan caleg nomor urut atas ini juga berlaku bagi caleg laki-laki, bahkan dengan angka yang lebih tinggi. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa pada pemilu yang lalu nomor urut masih berperan penting bagi keterpilihan caleg. Sementara itu jika dilihat berdasarkan asal partainya, dari 38 partai politik peserta pemilu yang berhasil meraih kursi di DPRD provinsi, ada 21 partai politik yang mempunyai anggota legislatif perempuan. Sembilan partai politik yang lolos parliamentary threshold (PT) 2,5% di tingkat nasional juga mendominasi jumlah perempuan terpilih di DPRD provinsi. Mereka menyumbangkan 90% kursi perempuan di DPRD provinsi. Dari total kursi perempuan di DPRD provinsi, Partai Demokrat menyumbangkan perempuan terpilih paling banyak, sekitar 25%. Meskipun demikian, persentase kursi perempuan Partai Demokrat di DPRD provinsi ini lebih rendah dibandingkan di DPR yang mencapai 35%. Jika dibandingkan dengan Partai Demokrat, perolehan kursi perempuan Partai Golkar dan PDIP relatif lebih konsisten. Persentase anggota perempuan Partai Golkar di DPRD provinsi sama dengan persentase di DPR RI (18%), sedangkan PDIP masing-masing 17% dan 15%.


Sementara jika dilihat dari persentase terhadap perolehan kursi masing-masing partai politik, maka perolehan kursi perempuan untuk lembaga DPRD provinsi tidak ada yang mencapai 30%. Persentase tertinggi ada di Partai Demokrat, yaitu 22,31%. Secara umum, terdapat tren keterwakilan perempuan yang menurun dari tingkat nasional ke lokal jika dilihat dari perolehan kursi partai politik. Ini dapat dilihat dari tiga partai peraih kursi terbanyak, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PDIP. PAN, PAN, dan Partai Hanura juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Kecenderungan ini diperkirakan dipengaruhi oleh faktor kompetisi antarpartai dan antarcaleg di tingkat lokal yang lebih ketat bagi keterpilihan calon perempuan.

Perempuan DPRD Provinsi Berasal dari Keluarga Elit Partai

JakartaJumlah perempuan terpilih DPRD provinsi hasil Pemilu 2009, meningkat signifikan. Mereka berusia muda dan berpendidikan tinggi. Sebanyak 64% dari mereka berasal dari keluarga elit partai: istri, anak, adik kandung. Keterpilihan perempuan di DPRD provinsi pada Pemilu 2009 yang lalu mengalami peningkatan. Tercatat ada 321 orang perempuan atau sekitar 16% dari 2.005 orang anggota DPRD provinsi. Bagaimana latar belakang perempuan wakil rakyat tersebut?
Berikut ini adalah profil dari 134 perempuan terpilih yang diwawancarai Puskapol FISIP UI di 11 DPRD provinsi, yaitu: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

Dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki, perempuan terpilih cukup menjanjikan. Sebagian besar anggota anggota DPRD provinsi adalah lulusan pendidikan tinggi, antara lain sarjana (57%) dan pascasarjana (31%). Hanya sekitar 12,5% yang berpendidikan di bawahnya, yaitu diploma/akademi (7,5%) dan SMU/sederajat atau 5%.
Dari segi usia, mayoritas perempuan anggota DPRD provinsi berusia 36 sampai dengan 50 tahun (59%). Kelompok usia terbanyak berikutnya adalah 21-35 tahun (21%), 51-64 tahun (19%), dan 65 tahun ke atas (1,5%). Dilihat dari profil pekerjaan utama terakhir yang digeluti sebelum menjadi anggota DPRD, terbanyak responden adalah pengusaha (34%), profesional (26%) dan karyawan swasta sejumlah 13%. Latar belakang profesi lainnya adalah pegawai negeri sipil (4%), karyawan BUMN (2%), pensiunan PNS (1,5%), aktivis LSM (1,5%), dan anggota DPRD ( 2%). Selain itu, 13% lainnya adalah ibu rumah tangga.

Untuk pengalaman berorganisasi, 78% perempuan anggota DPRD mengaku pernah terlibat dalam organisasi, masing-masing 43% untuk organisasi perempuan dan 35% untuk organisasi non perempuan. Sementara 22% sisanya mengaku sama sekali tidak memiliki pengalaman berorganisasi. Dalam hal lamanya bergabung di partai politik, sebanyak 33% baru bergabung di partai politik selama 1-5 tahun. Berikutnya adalah mereka yang bergabung dalam partai politik selama 6-10 tahun dan 11-15 tahun, masing-masing 22%. Sementara yang terlibat lebih dari 15 tahun sebanyak 24%. Dari 134 responden yang didapatkan datanya mengenai jabatan di partai, paling banyak adalah pengurus partai tingkat provinsi sebanyak 78 orang (58%). Kemudian anggota sejumlah 27 orang (20%); dan sebanyak 14 orang (10%) adalah pengurus partai tingkat kabupaten/kota. Yang merupakan ketua partai tingkat kabupaten/kota sejumlah 7 orang (5%), dan ketua partai tingkat provinsi sejumlah 5 orang (4%). Mengenai pengalaman sebagai anggota legislatif, sebanyak 23 orang (17%) sebelumnya pernah menjadi anggota DPRD provinsi dan 20 orang (15%) sebagai anggota DPRD Kabupaten/kota. Menariknya, ada 2 orang (1,5%) yang sebelumnya pernah menjadi anggota DPR. Untuk latar belakang politik keluarga, sebagian besar (64%) menyatakan memiliki anggota keluarga yang terlibat dalam partai politik. Mereka adalah orang tua (30%), suami (25%), saudara kandung (23%), dan anak (7%). Dapat dikatakan keterlibatan mereka dalam partai politik sejalan dengan keterlibatan anggota keluarga.

Perempuan Harus Berpolitik dan Turut Mengambil Kebijakan

Jakarta Banyak kebijakan dalam bentuk undang-undang maupun peraturan daerah,  mendiskriminasi perempuan. Hal itu terjadi karena para pembuat kebijakan, yang didominasi laki-laki, tidak memiliki gambaran bagaimana melindungi dan memajukan perempuan. Perempuan harus berpolitik masuk parlemen.
Setiap perempuan dilarang berjalan sendirian atau berada di luar rumah tanpa ditemani muhrimmya pada selang waktu pukul 24.00 sampai dengan pukul 04.00, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.” Demikian bunyi salah satu Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 10/2003 tentang Pencegahan Maksiat.
Apakah kedua peraturan daerah tersebut melindungi perempuan? Mungkin penyusunnya ingin melindungi perempuan, namun tidak memiliki  bayangan bagaimana cara melindungi perempuan dari kejahatan seksual. Akibatnya aturan yang dihasilkan menjadi diskriminatif. Dalam aturan itu, stigma bahwa perempuan adalah penyebab tindakan maksiat diformalkan.

Selain itu, banyak perempuan bekerja di malam hari seperti pekerja pabrik, pedagang pasar pagi atau pegawai rumah sakit. Apakah mereka harus menghentikan kegiatannya? Padahal mencari nafkah adalah hak yang sangat mendasar. Aturan seperti di atas mencerminkan ketidakpahaman pembuat kebijakan, yang didominasi oleh laki-laki, mengenai kepentingan perempuan. Kepentingan perempuan berbeda dari laki-laki. Bukan berarti laki-laki tidak bisa mewakili kepentingan perempuan. Namun dalam kenyataannya, lebih mudah bagi perempuan untuk merasakan apa yang dirasakan perempuan lain atau memahami apa yang menjadi kepentingan sesama perempuan. Untuk itu, perempuan didorong untuk masuk ke dalam dunia pengambilan kebijakan, dunia politik. Dengan masuknya perspektif perempuan, produk kebijakan diharapkan mencerminkan kepekaan terhadap perbedaan kepentingan tersebut. Dengan demikian kebijakan yang dihasilkan berpihak pada kepentingan perempuan.
Selain itu, demokrasi mengharuskan adanya keadilan dan kesetaraan. Di Indonesia, jumlah penduduk perempuan hampir sama dengan laki-laki (50%-50%). Namun demikian keterwakilan perempuan di  DPR periode 2009-2014 hanya 18% . Bagaimana mungkin jumlah perempuan yang begitu banyak tidak terwakili secara  memadai di DPR? Banyak halangan bagi perempuan untuk berpolitik. Anggapan bahwa politik itu kotor dan penuh intrik, sehingga perempuan pun dianggap tidak cocok masuk ke dalamnya. Selain itu, dikotomi “publik” dan “privat”, menempatkan politik sebagai wilayah publik sehingga perempuan dihalangi masuk, karena tempat perempuan adalah  wilayah privat.

Padahal hampir keseluruhan tugas-tugas keseharian rumah tangga melibatkan keterampilan untuk mengambil keputusan yang tepat dan melakukan kompromi. Contohnya tawar-menawar dengan tukang sayur, berkompromi dengan anak soal makanan dan waktu belajar, berkompromi dengan suami dalam hal pengeluaran rumah tangga atau pilihan alat kontrasepsi, dan banyak hal keseharian lainnya.
Lebih jauh lagi, kenyataannya kehidupan privat dan publik saling mempengaruhi. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, listrik, dan lain-lain, berdampak pada kehidupan perempuan. Kebijakan-kebijakan tersebut berimplikasi pada semakin sulitnya pengaturan keuangan keluarga yang biasanya dilakukan oleh perempuan, yang berdampak pada kesejahteraan keluarga.

Demikian juga sebaliknya, dunia privat dapat mempengaruhi kebijakan publik. Soal perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tanggal, poligami misalnya, dulu merupakan urusan privat yang tidak dapat dicampuri negara. Saat ini semua persoalan tersebut diatur dalam undang-undang, misalnya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau UU Perlindungan Anak. Kedua UU ini memperlihatkan UU yang berpihak pada kepentingan perempuanm yang di dalamnya melibatkan peran penting perempuan di DPR.Di Indonesia, perempuan tertinggal jauh dibandingkan laki-laki dalam berpolitik. Pertama, perempuan belum diprioritaskan untuk menjadi aktivis partai yang dianggap sebagai aset. Sebabnya, perempuan masuk politik pada usia yang relatif lebih tinggi, karena setelah menikah mereka harus mengurusi keluarga dan anak-anak. Sehingga bakat dan minat untuk berpolitik, terpaksa dinomorduakan. Kedua, karena bukan pencari nafkah utama dalam keluarga, penghasilan perempuan terbatas. Keterbatasan sumber daya keuangan ini sangat membatasi keleluasaan perempuan untuk aktif dalam dunia di luar rumah tangganya, termasuk politik.Perjuangan untuk menempatkan perempuan dalam politik telah merombak cara berpikir mengenai politik. Politik tidak lagi didefinisikan sebagai cara untuk menguasai, melainkan cara untuk memberdayakan. Relasi yang ada bukan relasi kuasa, melainkan kerjasama atau kemitraan. Dalam konteks ini ada nuansa keadilan dan kesetaraan. Kedua, penolakan pemikiran mengenai pemisahan dunia “publik” dan “privat” seperti disebutkan di atas.

Dengan demikian, negara seharusnya bukan lagi sebagai penguasa yang buta terhadap kepentingan perempuan, tetapi yang melindungi dan berpihak pada kepentingan perempuan. Oleh karena itu perjuangan meningkatkan jumlah perempuan di DPR harus terus diupayakan. Dalam dua kali pemilu terkahir, kebutuhan ini sudah diakomodasi dalam UU No. 2/2008 yang menetapkan partai harus menyertakan 30% perempuan dalam kepengurusan. Kemudian juga dalam UU No. 10/2008 yang menetapkan partai harus mencalonkan 30% perempuan dalam daftar calon dan menempatkan minimal 1 perempuan di antara 3 nama calon.Apakah kebijakan ini cukup signifikan untuk meningkatkan jumlah perempuan di arena politik parlemen? Beberapa tulisan berikut akan menjawab pertanyaan tersebut, sekaligus mengritisi proses dan hasil pemilu terakhir. (adv/adv)

Hasil Survey Pra Pemilukada Jakarta 2012 Putaran Kedua

RESS RELEASE

HASIL SURVEY PUSKAPOL UI TENTANG PEMILUKADA JAKARTA

“Politik Uang, Partisipasi Pemilih, dan Masalah Pengawasan Warga Pasca Pemilukada DKI”

9 SEPTEMBER 2012

Unduh Power Point Hasil Survei  dalam format  PDF

Pada 20 September mendatang, warga DKI Jakarta yang telah terdaftar sebagai pemilih kembali akan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menentukan pilihan mereka.  Apakah warga Jakarta akan lebih antusias dari putaran pertama? Sejauh mana kita bisa berharap?

Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (PUSKAPOL UI) pada 13 -29 Agustus  2012 lalu mengadakan survey tatap muka untuk mengetahui aspirasi warga Jakarta seputar tahapan Pemilukada dan masalah-masalah kota Jakarta.  Survey dilakukan di lima wilayah ibukota (kecuali Kep. Seribu), dengan responden sebanyak 600 orang.  Responden adalah mereka yang punya hak pilih pada putaran pertama pemilukada DKI Jakarta. Sampel ditarik dengan teknik Multistage Stratified random sampling.  Dengan populasi pemilih DKI Jakarta adalah 6.983.692 orang, maka margin kesalahan survey ini berada pada kisaran 4%.

HASIL SURVEY

Survey ini memotret beberapa kecenderungan dan masalah terkait persepsi pemilih terhadap proses Pemilukada DKI Jakarta 2012.  Masalah –masalah dan persepsi publik terkait pelaksanaan Pemilukada DKI putaran kedua, yang berhasil ditemukan dari survey ini secara garis besar terdiri dari:

  1. Masalah Lemahnya Pengaruh Sosialisasi Pemilukada di Kalangan Pemilih. Pengetahuan Tentang Pemilukada: Warga Banyak Belum Tahu
    1. Masih banyak warga tidak memilki pengetahuan yang akurat mengenai pelaksanaan pemilukada DKI 2012 putaran kedua. Hampir separuh dari total responden tidak tepat menjawab tentang waktu pelaksanaan pencoblosan pemilukada DKI putaran kedua yang seharusnya dilaksanakan tanggal 20 September 2012.  Bahkan 21% responden masih salah atau tidak tahu nama pasangan cagub yang lanjut bertarung di putaran kedua ini.
    2. Sosialisasi KPU untuk putaran kedua ini sepertinya kurang berdampak maksimal pada calon pemilih, seperti ditunjukkan dari kecilnya (7,6%) responden yang mengaku mendapat informasi dari baliho dan spanduk KPUD. Website KPU hanya diakses oleh 5,2% responden.
    3. Televisi (60,6%) dan koran (18,8%) adalah yang paling banyak memasok informasi tentang putaran kedua pemilukada kepada calon pemilih.
    4. Informasi pemilukada yang menarik responden terutama adalah soal figur (65,2%) kedua pasangan calon gubernur ketimbang faktor program kerja, tahapan dan jadwal pemilukada, dan hal-hal lainnya. Ini sangat mungkin terkait dengan bergulirnya beberapa kontroversi terkait kedua pasangan calon yang sangat marak diberitakan oleh media massa. Uniknya informasi lain yang banyak menarik perhatian warga adalah soal hari pencoblosan, tapi justru hampir setengah dari responden salah menyebutkan waktu pelaksanaan secara akurat.
  1. 2.     Partisipasi Pemilih: Masih Signifikan yang Belum Menentukan Pilihan

Partisipasi masih berpeluang berubah hingga hari pencoblosan.

  1. Para calon pemilih pemilukada DKI yang menjadi responden mengindikasikan tingginya niat untuk datang memilih di TPS pada putaran kedua.  Seperti  juga pengakuan mereka yang mengatakan turut berpartisipasi di putaran pertama. Namun yang penting diperhatikan secara serius adalah mengenai kemungkinan calon pemilih yang mengatakan akan datang ke TPS pada hari pencoblosan, ternyata masih berpeluang berubah sikap pada hari H pencoblosan seperti dinyatakan sekitar 14% responden. Ini dapat menjadi penentu tingkat “golput” pada putaran kedua.
  2. Proporsi mereka yang belum menentukan pilihan calon gubernur pada putaran kedua ini juga masih tinggi seperti yang ditemukan pada survey kami pada putaran pertama. Kedua kandidat sudah memiliki calon pemilih diantara para responden yang sudah yakin akan pilihan untuk dicoblos pada tanggal 20 September nanti.  Mayoritas alasan yang mendasari ketetapan sikap mereka yang sudah menentukan pilihan diantara kedua kandidat adalah 3 faktor:
    1.   i.         Program Kerja (31%)
    2.   ii.        Figur, sosok, dan citra (30%)
    3.    iii.      Kesamaan agama, suku, golongan (26%)

Uniknya bila kita memeriksa ternyata sebagian besar di antara responden mengaku tidak tahu program kerja pasangan Fauzi Bowo atau pun Joko Widodo.

  1. 3.     Penilaian terhadap KPU& Panwaslu:  Warga Banyak Belum Tahu

Kinerja KPU belum menjadi sesuatu yang diketahui mayoritas responden (36%).  Begitu juga  terjadi pada 33,6% responden tidak tahu tentang kinerja Panwaslu.

  1. 4.     Ancaman Politik Transaksional

Persepsi tentang kemungkinan terjadinya politik uang masih besar, begitu juga sikap calon pemilih yang cenderung relatif permisif terhadap praktek politik uang dan imbalan barang pada pemilukada DKI putaran kedua.

  1. Masyarakat  cukup banyak yang mengetahui (sekitar 30%) dan sebagian kecil di antaranya mengaku  memiliki pengalaman langsung ditawari imbalan berupa uang atau barang.  Sebesar 6% responden mengaku pernah ditawari uang,  sementara yang mengaku pernah ditawari barang sebesar 11% ,  yang tujuannya agar mereka memilih salah satu kandidat pada putaran pertama.  Untuk putaran kedua ini pun hampir setengah dari total responden meyakini akan kembali ada politik penawaran imbalan untuk memilih pasangan calon gubernur (42%).
  2. Barang adalah bentuk imbalan yang lebih banyak dipergunakan dalam politik transaksional di putaran pertama. Pakaian/aksesoris seperti jilbab dan sembako diakui sebagai barang-barang yang banyak ditawarkan untuk mencoblos pasangan kandidat.
  3. Yang paling banyak menjadi sasaran imbalan uang atau barang umumnya adalah perempuan, usia 26-40 tahun dan berpendidikan SLTA.
  4. Tingkat permisifitas di kalangan calon pemilih juga patut menjadi perhatian karena hampir setengah responden mengatakan akan menerima uang walau belum tentu memilihnya. Juga cukup besar (65%) yang menolak bersikap tegas untuk menolak imbalan  dan melaporkan pada pihak yang berwenang. Bahkan bila sekedar melihat, mendengar, mengetahui adanya politik transaksional maka mayoritas responden (71,4%) menolak melaporkannya.
  5. Responden di Jakarta Timur (36%) paling banyak mengkonfirmasi mengetahui adanya politik transaksional, sementara mereka yang di Jakarta Pusat adalah yang paling sedikit.

 

  1. 5.       Check and Balances alias Pengawasan Warga

Informasi dari survey ini menemukan bahwa peran pengawasan warga terhadap gubernur hasil pemilukada DKI 2012 masih dianggap setengah dari responden sebagai hal yang TIDAK PERLU dan TIDAK TAHU.  Di antara mereka yang tidak akan mengawasi gubernur terpilih hampir setengahnya beralasan karena pengawasan terhadap Gubernur DKI 2012-2017 bukan lah urusan mereka.

ANALISIS DAN RESUME HASIL SURVEY

  1. Pendidikan politik ke masyarakat yang seharusnya menjadi tanggung jawab besar dari para pasangan calon gubernur ternyata masih belum secara signifikan dilaksanakan.  Indikasinya adalah masih besarnya kecenderungan praktek politik transaksional  yang dirasakan warga,  juga minimnya daya tarik program kerja sebagai dasar pilihan rasional warga dalam pemilihan.
  2. Penyelenggara pemilu masih belum optimal menghadirkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Ditandai oleh perilaku partisipasi pemilu warga yang masih belum memiliki pengetahuan yang akurat dan memadai mengenai Pemiliukada 2012 putaran kedua dan fungsi para penyelenggara pemilukada. Kecenderungan permisif terhadap politik imbalan uang dan atau barang juga memprihatinkan. Pendidikan politik terkait usaha meniadakan politik transaksional semakin mendesak dilakukan pada  warga khususnya terhadap perempuan yang menurut temuan survey ini  paling banyak menjadi sasaran penawaran imbalan untuk memilih pasangan calon gubernur.
  1. “Ruang kosong” yang tidak diisi penuh oleh politik berbasiskan program kerja dan rasionalitas mengakibatkan potensi politik SARA yang punya potensi menciptakan masalah besar berkelanjutan bagi warga Jakarta. Tidak banyak ingatan warga terkait program kerja menjadi faktor yang mendorong dimajukannya faktor-faktor lain yang lebih dangkal seperti faktor-faktor primordial yang menyertai si pasangan calon gubernur yang bersaing di putaran kedua ini.
  2. Rasa kepemilikan warga terhadap proses pemilukada masih rendah. Tidak besarnya keyakinan di kalangan responden bahwa proses politik pemilukada DKI 2012 ini akan membawa perubahan positif  adalah peringatan serius bagi pemilukada selanjutnya termasuk Pemilu 2014.
  3. Banyak pihak menyimpulkan bahwa Pemilukada DKI 2012  adalah cerminan keinginan kuat warga untuk adanya perubahan dan perbaikan Jakarta oleh pemerintahan yang dihasilkan oleh proses ini.  Namun kita tidak bisa naïf bahwa masalah Jakarta yang kompleks membutuhkan partisipasi besar dan aktif dari warganya untuk mengawasi dan menjaga Pemerintahan DKI Jakarta agar terwujud perbaikan dan perubahan yang berpihak pada warga.  Ada tantangan besar untuk gerakan masyarakat sipil, media massa, dan intelektual untuk membangun peranan aktif warga Jakarta mewujudkan tata pemerintahan yang baik lewat tindakan pengawasan oleh warga terhadap gubernurnya.

 

TIM PENELITI PUSKAPOL UI:

Sri Budi Eko Wardani (0813-17131451),
Irwansyah (0812-19443307),
Dirga Ardiansa (0812-9940351)

Terbaru

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

  NO PASANGAN CALON SUARA PARTAI PENDUKUNG 1 FATMAWATI RUSDI, SE ABDUL MAJID HAFID, SE., M. Si 67.470 38.98%... more ...

KABUPATEN PINRANG

  NO PASANGAN CALON SUARA PARTAI PENDUKUNG 1 IR. H. ABDUL LATIF, M.Si, MM, IPM H. USMAN MARHAM 81.087... more ...