Thursday , September 21 2017
Breaking News
You are here: Home / Opini

Category Archives: Opini

Feed Subscription<

opini

Quo Vadis Reformasi Sistem Pemilu?

Dr. phil. Aditya Perdana Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI Artikel ini dimuat oleh koran Sindo 22 Maret 2017 MARET ini, DPR RI melakukan kunjungan studi banding ke Jerman dan Meksiko dalam rangka mempelajari sistem pemilu di kedua negara. Berbagai reaksi negatif muncul karena biaya studi banding yang besar dan menyayangkan sikap DPR yang tidak mempertimbangkan secara serius masukan ... Read More »

Strategi Alternatif Politik Elektoral : Respon terhadap Wacana Politik Alternatif Gerakan Kiri

Strategi Alternatif Politik Elektoral : Respon terhadap Wacana Politik Alternatif Gerakan Kiri* Dirga Ardiansa Peneliti Puskapol UI dan Dosen Politik FISIP Universitas Indonesia  *Artikel telah dimuat di Indoprogress, dimuat kembali untuk arsip Puskapol UI Bicara tentang perlawanan terhadap kekuatan oligarki, penulis melihat potensi ini hanya mungkin hadir dari gerakan kalangan kiri progresif. Diskursus utama yang coba dihadirkan adalah soal bagaimana kalangan ... Read More »

Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia

Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia* Dirga Ardiansa (Pusat Kajian Politik DIP FISIP – Universitas Indonesia) Tulisan ini mencoba merespons tiga diskursus utama perkembangan studi representasi politik belakangan ini. Pertama, bahwa representasi politik tidak akan menghadirkan representasi kepentingan dan identitas secara sempurna, hanya separuh atau sebagian. Sehingga representasi adalah tentang klaim semata bukan sebuah fakta representasi. Kedua, bahwa representasi ... Read More »

Profil Anggota Legislatif 2014-2019: Potensi Dominasi Fraksi Makin Kuat

Pada 1 Oktober 2014, kita akan menyaksikan pelantikan anggota DPR dan DPD RI periode 2014-2019. Sebanyak 560 anggota DPR RI, terdiri dari 463 laki-laki dan 97 perempuan; dan 132 anggota DPD RI, yang terdiri dari 98 laki-laki dan 34 perempuan, resmi memulai tugasnya sebagai wakil rakyat. Ada daftar panjang harapan kepada para anggota baru untuk memperbaiki kinerja lembaga legislatif dalam ... Read More »

Mitos atau Fakta : Lembar Fakta Tentang Pilkada Langsung

LEMBAR FAKTA SEJUMLAH FAKTA TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG MITOS 1 Biaya Penyelenggaraan Pemilukada Langsung Mahal dan Boros Anggaran. Faktanya:Pemilukada Langsung yang Demokratis Bisa Murah dan Tidak Harus Mahal. Berdasarkan hasil penelitian FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) bahwa anggaran Pemilukada pada tingkat kabupaten/kota untuk satu kali putaran berkisar antara Rp. 5 – 28 Miliar. Sementara pada tingkat provinsi anggaran Pemilukada ... Read More »

PERBEDAAN HASIL “QUICK COUNT” ANTAR LEMBAGA SURVEY PADA 9 JULI 2014

Oleh: Dirga Ardiansa   Masyarakat tentu sudah akrab dengan istilah quick count atau yang sederhana diterjemahkan sebagai hitung cepat. Sesunguhnya tidak ada sinergi antara penggunaan konsep quick count atau hitung cepat dengan praktek dan cara kerjanya. Telah terjadi ketidaktepatan penggunaan konsep quick count, kesalahan ini bukan teknis semata karena ada konteks politik dibalik kesalahan yang terus direproduksi. Survei Pra-pemilu (elektabilitas ... Read More »

Warisan Regulasi Represif Pemerintahan SBY

Oleh: Fariz Panghegar Berkuasa selama satu dekade membuat pemerintahan SBY sebagai pemerintahan yang berkuasa paling lama pada masa pasca orde baru. Namun pemerintahan SBY tidak meninggalkan warisan yang berharga untuk upaya konsolidasi demokrasi Indonesia. Sebaliknya, SBY akan meninggalkan serangkaian regulasi represif yang membahayakan demokrasi Indonesia. Paket regulasi represif itu diantaranya adalah, Undang-undang Intelijen (UU No 17 Tahun 2011), Undang-undang Penanganan ... Read More »

Quick Count : Apa, Oleh, dan untuk Kepentingan Siapa?

Quick Count:  Apa, Oleh, dan untuk Kepentingan Siapa? Dirga Ardiansa Masyarakat tentu sudah akrab dengan istilah quick count atau yang sederhana diterjemahkan sebagai hitung cepat. Sesunguhnya tidak ada sinergi antara penggunaan konsep quick count atau hitung cepat dengan praktek dan cara kerjanya. Telah terjadi ketidaktepatan penggunaan konsep quick count, kesalahan ini bukan teknis semata karena ada konteks politik dibalik kesalahan ... Read More »