Thursday , September 21 2017
Breaking News
You are here: Home / Opini / PERBEDAAN HASIL “QUICK COUNT” ANTAR LEMBAGA SURVEY PADA 9 JULI 2014

PERBEDAAN HASIL “QUICK COUNT” ANTAR LEMBAGA SURVEY PADA 9 JULI 2014

Oleh: Dirga Ardiansa

 

Masyarakat tentu sudah akrab dengan istilah quick count atau yang sederhana diterjemahkan sebagai hitung cepat. Sesunguhnya tidak ada sinergi antara penggunaan konsep quick count atau hitung cepat dengan praktek dan cara kerjanya.

Telah terjadi ketidaktepatan penggunaan konsep quick count, kesalahan ini bukan teknis semata karena ada konteks politik dibalik kesalahan yang terus direproduksi. Survei Pra-pemilu (elektabilitas dan popularitas), exit poll, dan quick count ketiganya merupakan metode survei, yang menggunakan teknik probability sampling (mengambil sebagian dari seluruh populasi secara acak untuk dijadikan sampel). Ketiganya memiliki kesamaan metode dan teknik penelitian yang pada hakikatnya disebut survei. Ketiganya hanya dibedakan dalam dua hal penting yaitu unit sampel dan fase waktunya.  Dari segi unit sampel survei pra pemilu dan exit poll memiliki kesamaan yaitu unit sampelnya adalah individu. Tapi keduanya dibedakan dari fase waktunya, survei pra pemilu dilakukan sebelum pemilu sehingga menyasar calon pemilih, sementara exit poll dilakukan setelah pemilu sehingga menyasar pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya begitu keluar TPS. Sementara quick count dari sisi fase waktu dilakukan setelah pemilihan dilakukan. Sementara unit sampel yang diteliti bukan individu/pemilih tetapi TPS (lebih tepatnya hasil perolehan suara TPS). Ketiganya merupakan survei dari hasil mengukur sampel (sebagian dari populasi) sehingga yang dihasilkan merupakan statistik yang bersifat dugaan. Survei identik dengan penyebutan polling, sehingga Survei (polling) pra pemilu  dan exit poll secara konsep sudah tepat. Sementara quick count  sesunguhnya lebih tepat disebut “survei hasil pemilu”.

Kenapa quick count  tidak disebut saja “survei hasil pemilu”, ini bukan hanya soal keren atau tidaknya kata yang digunakan tetapi ada diskursus di dalamnya. Diskursus pembedaan penggunaan konsep tersebut bisa dijelaskan dengan melihat kepentingan politik dibaliknya. Jika survei pra pemilu selama ini sering dipublikasikan untuk membentuk opini publik dan mengarahkan preferensi masyarakat. Maka pada fase hari pemilihan atau setelah pencoblosan, seolah harus dibuat sesuatu yang berbeda dengan survei pra pemilu, yang selama ini kerap memunculkan kritik. Sesuatu yang dianggap lebih valid dan sahih, yang sesungguhnya menggunakan metode yang sama-sama disebut sebagai survei, dilakukan lembaga yang sama pula.

Quick count harus didorong pada konsep dan makna sejatinya, ia harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu bukan oleh lembaga-lembaga survei. Lembaga survei selama ini melakukan survei hasil pemilu dan sebaiknya tidak disebut quick count.

Karena quick count sebaiknya menyandarkan pada pengumpulan data populasi bukan sampel. Jadikan Quick count  kewenangan penyelenggara (KPU) ketika melakukan proses tabulasi data dengan bantuan sistem komputasi terhadap hasil akhir seluruh TPS melalui format sms yang dikirim kepada server KPU dalam waktu kurang dari 24 jam. Tujuannya adalah untuk dengan segera mengetahui siapa pemenang pemilu dalam waktu cepat agar masyarakat dan kontestan pemilu mendapat kepastian. Tapi kemudian hitung manual tetap dilakukan dengan cermat dan hati-hati untuk menentukan perolehan suara tiap kandidat.

Quick count oleh penyelenggara pemilu (KPU) harus valid secara metodologi karena yang dihasilkan adalah nilai parameter (nilai mutlak yang tidak terbantah dari hasil mengukur populasi) . Bukan quick count yang selama ini kita kenal dilakukan lembaga survei dengan teknik sampling, karena yang dihasilkan adalah nilai statistik (nilai dugaan yang masih punya kemungkinan salah karena hasil mengukur sampel terlebih jika terjadi selisih yg ketat). Tentu saja secara independen lembaga survei bisa melakukan survei “hasil pemilu” sebagai pembanding quick count yang dilakukan penyelenggara pemilu.

PERBEDAAN HASIL RILIS MUNGKINKAH TERJADI?

Kemungkinan perbedaan hasil bisa terjadi ketika selisih antar calon ada pada kisaran 2-3% pada hitungan real atau yang sesungguhnya secara manual, hal ini dikarenakan margin of error dari hasil prediksi “quick count” yg dilakukan oleh beberapa lembaga survei dipatok berkisar antara 1-3 %.  Artinya jika terjadi rilis sebuah lembaga survei dengan kandidat A mendapat 52% sementara kandidat B mendapat 48% maka margin of error yg sebesar 2-3% tidak akan mampu membawa prediksi yg akurat berdasar kaidah statistik. Karena artinya kandidat A bisa saja memperoleh hasil real antara 49-55% sementara kandidat B antara 45-51%. Sehingga kalau lembaga lain merilis kandidat A mendapat 49%, kandidat B mendapat 51% sama validnya.  Ilustrasi hasil tsb berpotensi menghasilkan hasil yg berbeda antar lembaga survei.

KPU selaku penyelenggara punya waktu sgt terbatas dengan kapasitas dan kemampuan menyiapkan quick count dalam arti yang benar, valid, dan menghasilkan nilai parameter bukan statistik. Hal ini sangat vital untuk mencegah kondisi yang terjadi saat ini, saat otoritas dan legitimasi menentukan awal hasil pemilu AKAN digantungkan pada lembaga survei.

Untuk saat ini KPU sebaiknya punya back up plan dengan back up data, berupa rekap perolehan suara dari tiap tps. Darimana asalnya? Dengan minta tiap petugas kpps mengirimkan sms hasil suara hasil penghitungan tps. Triangulasi juga dibutuhkan dengan menelpon petugas lain utk verifikasi  dan validasi sms yg masuk. Paling tidak ini bisa dijadikan pegangan KPU jika kisruh lembaga survei terjadi dari hasil rilis survei hasil pemilu (mereka sebut quick count) yang selisihnya sangat tipis atau bahkan berbeda hasil antar lembaga yg akan berpotensi membingungkan masyarakat.

Pesan terpenting bagi masyarakat adalah bahwa rilis hasil survei pemilu atau yg kita kenal sebagai quick count sebagai sebuah metode statistik valid utk melakukan prediksi hasil jika dilakukan dgn proses dan prosedur yg ilmiah serta bersandar pada aspek etika penelitian. Serta dari segi hasil selisihnya tidak tipis (atau lebih kecil dari margin of error). Akan tetapi aspek non pengukuran punya kemungkinan salah terbesar, yg disebabkan oleh faktor peneliti/manusia, dan rentan disalahgunakan karena punya kepentingan.

Maka kita sebagai warga harus bijak menyikapi hasil prediksi “quick count” tersebut jika memiliki hasil yg berbeda. Bahwa “quick count” bukan hasil akhir. Saya hanya bisa berharap bahwa hasil akhir punya selisih yg signifikan atau di atas nilai margin of error sehingga tidak berpotensi membedakan hasil antar lembaga.

KPU harus punya back up plan menyikapi situasi ini yaitu mengkordinasikan seluruh ketua kpps utk mengirimkan sms hasil tps segera ke tiap kpud kab/kota. Hasil tersebut tetap dicek ulang dengan menelpon kembali pihak kpps utk memverifikasi dan memvalidasi data hasil tps sbg bentuk triangulasi.

Harapannya KPU mengambil langkah mengumumkan pemenang secara bertahap day to day di setiap propinsi yg sudah selesai rekap. Penentuan pemenang bisa didahulukan berdasar data yg masuk. Nanti rekapitulasi perolehan detailnya dan prosedurnya bisa menyusul. Tapi alangkah baiknya penetapan hasil rekap dipercepat dan tidak menunggu tgl 22 Juli. Tiap hari publik harus diberikan informasi progres hasil penetapan KPU per provinsi agar tidak terjadi vakum informasi.