Quick Count : Apa, Oleh, dan untuk Kepentingan Siapa?

Quick Count:  Apa, Oleh, dan untuk Kepentingan Siapa?

Dirga Ardiansa

Masyarakat tentu sudah akrab dengan istilah quick count atau yang sederhana diterjemahkan sebagai hitung cepat. Sesunguhnya tidak ada sinergi antara penggunaan konsep quick count atau hitung cepat dengan praktek dan cara kerjanya. Telah terjadi ketidaktepatan penggunaan konsep quick count, kesalahan ini bukan teknis semata karena ada konteks politik dibalik kesalahan yang terus direproduksi.

Survei Pra-pemilu (elektabilitas dan poplaritas), exit poll, dan quick count ketiganya merupakan metode survei, yang menggunakan teknik probability sampling (mengambil sebagian dari seluruh populasi secara acak untuk dijadikan sampel). Ketiganya memiliki kesamaan metode dan teknik penelitian yang pada hakikatnya disebut survei. Ketiganya hanya dibedakan dalam dua hal penting yaitu unit sampel dan fase waktunya.  Dari segi unit sampel survei pra pemilu dan exit poll memiliki kesamaan yaitu unit sampelnya adalah individu. Tapi keduanya dibedakan dari fase waktunya, survei pra pemilu dilakukan sebelum pemilu sehingga menyasar calon pemilih, sementara exit poll dilakukan setelah pemilu sehingga menyasar pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya begitu keluar TPS. Sementara quick count dari sisi fase waktu dilakukan setelah pemilihan dilakukan. Sementara unit sampel yang diteliti bukan individu/pemilih tetapi TPS (lebih tepatnya hasil perolehan suara TPS). Ketiganya merupakan survei dari hasil mengukur sampel (sebagian dari populasi) sehingga yang dihasilkan merupakan statistik yang bersifat dugaan. Survei identik dengan penyebutan polling, sehingga Survei (polling) pra pemilu  dan exit poll secara konsep sudah tepat. Sementara quick count  sesunguhnya lebih tepat disebut “survei hasil pemilu”.

Kenapa quick count  tidak disebut saja “survei hasil pemilu”, ini bukan hanya soal keren atau tidaknya kata yang digunakan tetapi ada diskursus di dalamnya. Diskursus pembedaan penggunaan konsep tersebut bisa dijelaskan dengan melihat kepentingan politik dibaliknya. Jika survei pra pemilu selama ini sering dipublikasikan untuk membentuk opini publik dan mengarahkan preferensi masyarakat. Maka pada fase hari pemilihan atau setelah pencoblosan, seolah harus dibuat sesuatu yang berbeda dengan survei pra pemilu, yang selama ini kerap memunculkan kritik. Sesuatu yang dianggap lebih valid dan sahih, yang sesungguhnya menggunakan metode yang sama-sama disebut sebagai survei, dilakukan lembaga yang sama pula.

Kepentingan dibalik rilis quick count sangat beragam. Ada kepentingan yang paling dominan adalah sebagai sarana bargaining position diantara kontestan pemilu. Fase waktu publikasi quick count hingga penetapan hasil oleh KPU, adalah sarana partai politik melakukan kongkalikong untuk bersiasat dan dagang sapi tanpa hiraukan suara pemilih yang baru saja memberikan hak pilihnya. Hal itu  bisa kita rasakan menghiasi media belakangan ini.

Apakah hitungan quick count memiliki angka presisi yang pasti ketika memprediksi presentase perolehan suara partai? Tentu saja masih banyak hal yang harus dipertimbangkan misalnya angka margin of error yang sebesar antara 1 sampai 2%. Bagaimana mungkin menakar kekuatan partai yang diprediksi punya kekuatan 5% misalnya, padahal nilai sesunguhnya bisa bergeser menjadi 7 % atau malah Cuma 3%. Belum lagi persentase suara masih jauh untuk bisa jadi dasar untuk menduga perolehan kursi parpol di Parlemen. Inilah sebenarnya posisi strategis rilis quick count, sebagai pemicu para elit melakukan manuver. Bukan sekadar memenuhi rasa penasaran masyarakat terhadap pemenang pemilu, tetapi jeda kondisi antara ilusi kepastian dalam ketidakpastian yang digunakan elit untuk saling tawar. Contoh lain, bukankah angka 19 % dalam hasil quick count yang bersifat statistik (dugaan) itu artinya ada kemungkinan Cuma 18 % tapi juga bisa jadi sesunguhnya mencapai batas psikologis 20%.  Beberapa hari setelah hari pencoblosan beberapa lembaga survei masih belum merampungkan rekap seluruh sampel tpsnya pada kisaran 90%, sebagai strategi wait and see membentuk opini pada awal rilis  dan mendorong manuver politik para elit parpol.

Quick count harus didorong pada konsep dan makna sejatinya, ia harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu bukan oleh lembaga-lembaga survei. Karena quick count harus menyandarkan pada pengumpulan data populasi bukan sampel. Jadikan Quick count  kewenangan penyelenggara (KPU) ketika melakukan proses tabulasi data dengan bantuan sistem komputasi terhadap hasil akhir seluruh TPS melalui format sms yang dikirim kepada server KPU dalam waktu kurang dari 24 jam. Tujuannya adalah untuk dengan segera mengetahui siapa pemenang pemilu dalam waktu cepat agar masyarakat dan kontestan pemilu (parpol) mendapat kepastian untuk hindari dagang sapi. Tapi kemudian hitung manual tetap dilakukan dengan cermat dan hati-hati untuk menentukan perolehan suara tiap caleg dan penetapan kursinya. Quick count oleh penyelenggara pemilu (KPU) harus valid secara metodologi karena yang dihasilkan adalah nilai parameter (nilai mutlak yang tidak terbantah dari hasil mengukur populasi) . Bukan quick count yang selama ini kita kenal dilakukan lembaga survei dengan teknik sampling, karena yang dihasilkan adalah nilai statistik (nilai dugaan yang masih punya kemungkinan salah karena hasil mengukur sampel). Tentu saja secara independen lembaga survei bisa melakukan survei “hasil pemilu” sebagai pembanding quick count yang dilakukan penyelenggara pemilu.

Untuk Pemilu 2019, KPU selaku penyelenggara punya waktu cukup dengan kapasitas dan kemampuan menyiapkan quick count dalam arti yang benar, valid, dan menghasilkan nilai parameter bukan statistik. Hal ini sangat berguna untuk mencegah kondisi yang terjadi saat ini, saat otoritas dan legitimasi menentukan awal hasil pemilu digantungkan pada lembaga survei.

Dirga Ardiansa,

Peneliti / Statistician

Pusat Kajian Politik (Puskapol)

FISIP – Universitas Indonesia

021-7865879