Thursday , June 22 2017
Breaking News
You are here: Home / Opini / Warisan Regulasi Represif Pemerintahan SBY

Warisan Regulasi Represif Pemerintahan SBY

Oleh: Fariz Panghegar

Berkuasa selama satu dekade membuat pemerintahan SBY sebagai pemerintahan yang berkuasa paling lama pada masa pasca orde baru. Namun pemerintahan SBY tidak meninggalkan warisan yang berharga untuk upaya konsolidasi demokrasi Indonesia. Sebaliknya, SBY akan meninggalkan serangkaian regulasi represif yang membahayakan demokrasi Indonesia.

Paket regulasi represif itu diantaranya adalah, Undang-undang Intelijen (UU No 17 Tahun 2011), Undang-undang Penanganan Konflik Sosial (UU No 7 Tahun 2012) dan Undang-undang Ormas (UU No 17 Tahun 2013). Ketiga undang-undang ini dapat digunakan secara efektif untuk mengekang aktivitas politik warga.

Pada saat RUU intelijen mulai dibahas di parlemen. RUU ini langsung menarik perhatian kalangan masyarakat sipil. Karena dalam RUU tersebut pihak intelijen diberi wewenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang dicurigai membahayakan negara. Intelijen bukanlah penegak hukum seperti kepolisian. Jika aparatus intelijen diberi kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan akan dikhawatirkan terjadi penahanan secara sewenang-wenang seperti pada kasus penculikan aktivis di akhir masa rezim orde baru.

Saat itu TNI–yang notabene bukan penegak hukum—melakukan penangkapan dan penahanan tanpa proses hukum yang jelas. Para korban yang ditahan mengalami penyiksaan sewenang-wenang, diinterogasi tanpa didampingi pengacara, bahkan ada yang hilang tak kembali sampai sekarang. Akhirnya UU Intelijen tidak memberikan kewenangan penangkapan dan penahanan kepada pihak intelijen.

Namun hal ini tidak membuat UU intelijen tidak berbahaya bagi kehidupan demokrasi Indonesia. Pada pasal 1 ayat 6 diatur:

“Rahasia Intelijen adalah informasi, benda, personel, dan/atau upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen yang dilindungi kerahasiaannya agar tidak dapat diakses, tidak dapat diketahui, dan tidak dapat dimiliki oleh pihak yang tidak berhak.”

Pasal ini berpotensi digunakan untuk menghalangi masyarakat untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh negara. Bahkan setiap hal yang diklasifikasikan sebagai rahasia intelijen dianggap sebagai rahasia negara (pasal 25 ayat 1) dan memiliki masa retensi selama 25 tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan DPR (pasal 25 ayat 3-4).

Kita dapat melihat kemiripan pasal dalam undang-undang intelijen ini dengan RUU Rahasia Negara dimana di sana juga mengenal masa retensi selama 20 dan 30 tahun untuk hal yang dikategorikan sebagai rahasia negara (RUU Rahasia Negara Pasal 10). Regulasi ini juga seolah menjadi antitesis dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No 14 Tahun 2008) yang menjamin masyarakat dapat mengakses informasi yang dimiliki oleh pemerintah.

Penutupan informasi negara dengan dalih rahasia intejien akan membuat pemerintah tidak akuntabel terhadap masyarakat. Terlebih lagi proses penetapan hal yang diklasifikasikan sebagai rahasia negara tidak dilakukan secara terbuka. Sehingga negara dapat menggunakan undang-undang intelijen untuk menutupi aktivitas pemerintahan dengan dalih rahasia intelijen. Akibatnya masyarakat akan semakin sulit untuk mengontrol kinerja pemerintah.

Undang-undang represif yang kedua adalah Undang-undang Penanganan Konflik Sosial (UU No 7 Tahun 2012). Undang-undang Penanganan Konflik Sosial membuka kembali keterlibatan TNI dalam bidang sosial kemasyarakatakan. TNI dilibatkan untuk mengatasi konflik sosial yang tengah terjadi di masyarakat (pasal 12). Terlebih lagi pengerahan TNI untuk mengatasi konflik sosial juga dapat dilakukan oleh kepala daerah, dengan mengirimkan permohonan pengerahan TNI kepada pemerintah (pasal 33-34).

Salah satu titik krusial demokratisasi Indonesia adalah penyingkiran angkatan bersenjata dari ranah sosial politik dan mengembalikan mereka ke fungsi pertahanan negara seutuhnya. Pada masa orde baru, pelibatan TNI di bidang sosial politik membuat negara dikelola secara militeristik dan otoriter. Berulangkali konflik antara masyarakat dengan negara yang bermula ketidakpuasan masyarakat dihadapi dengan cara kekerasan dengan mengerahkan TNI, seperti kasus Talangsari dan Tanjung Priok.

Pelibatan TNI hanya akan membuat penanganan konflik sosial berkarakter represif. Karena TNI merupakan aparatus negara yang dirancang untuk berperang. Pelibatan TNI dalam penanganan konflik sosial akan berpotensi menambah kasus kekerasan negara terhadap warga. TNI sebagai aparatus militer tidak seharusnya dilibatkan dalam penanganan konflik sosial masyarakat. Akan sangat berlebihan jika moncong senapan TNI terarah ke masyarakat negeri sendiri bukan ke arah serdadu negara lain. Satu-satunya aparatus kekerasan yang boleh terlibat dalam penanganan konflik sosial seharusnya adalah pihak kepolisian karena mereka merupakan bagian dari penegak hukum.

Undang-undang represif yang ketiga adalah Undang-undang Ormas (UU No 17 Tahun 2013). Undang-undang ini dapat mempersulit bahkan menghambat masyarakat untuk berorganisasi. Beragam ketentuan dalam undang-undang ormas mensyaratkan keharusan ormas yang terbentuk harus melapor dan memiliki izin dari pemerintah untuk bisa beraktivitas (pasal 15-19). Pemerintah juga dapat membekukan kegiatan ormas dan membubarkannya dengan cara mencabut izin ormas tersebut (pasal 60-69).

Pada tahun ini undang-undang ormas telah sukses mempersulit aktivitas organisasi masyarakat sipil di beberapa daerah. Yayasan FITRA Sumatra Utara menjadi salah satu contoh korban undang-undang ormas. Permintaan FITRA untuk mengakses data Rencana Kerja Anggaran (RKA) tidak dilayani karena tidak terdaftar di Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas), meski FITRA Sumatra Utara telah memiliki badan hukum berupa yayasan (http://www.yappika.or.id).

Pada kasus FITRA Sumatra Utara, meski hak untuk memperoleh data tentang aktivitas pemerintah dijamin dalam undang-undang keterbukaan informasi publik (UU No 14 Tahun 2008). Namun FITRA Sumatra Utara dihalangi untuk mengakses data tersebut dengan dalih belum terdaftar di Kesbangpolinmas. Kasus ini menunjukkan undang-undang ormas digunakan oleh pemerintah daerah untuk menghambat aktivitas organisasi masyarakat sipil yang menuntut keterbukaan pemerintah.

Undang-undang ormas mempersulit warga sipil untuk berorganisasi. Padahal demokrasi mensyaratkan partisipasi warga dalam aktivitas politik. Agar warga dapat menghimpun dan menyuarakan aspirasinya untuk mengawasi kinerja pemerintah. Sehingga terjadi perimbangan kekuasaan antara negara dengan masyarakat. Hal itu dapat dilakukan dengan optimal jika mereka mampu mengorganisir diri dengan baik. Undang-undang ormas dapat digunakan dengan efektif oleh pemerintah untuk menguatkan dirinya dengan cara melemahkan masyarakat sipil. Caranya dengan mempersulit mereka untuk berorganisasi dan menghambat aktivitas organisasi masyarakat sipil yang ada.

Ancaman Regulasi Represif Bagi Demokrasi Indonesia

Ketiga regulasi tersebut merupakan ancaman bagi kehidupan demokrasi Indonesia. Undang-undang intelijen membatasi akses warga terhadap informasi tentang aktivitas pemerintah. Undang-undang penanganan konflik sosial membuat pemerintah pusat dan daerah mengerahkan TNI untuk memadamkan gejolak konflik masyarakat, sedangkan Undang-undang ormas dapat mengekang warga untuk berorganisasi.

Penggunaan ketiga regulasi tersebut dapat mengekang aktivitas politik warga dan dapat membuat negara melakukan tindakan represif dengan menggunakan TNI ketika berhadapan dengan warga. Warisan regulasi represif dari pemerintahan SBY sangat bermanfaat bagi penguasa yang ingin menciptakan pemerintahan otoriter. Warisan regulasi ini tidak hanya dapat digunakan untuk menghambat gerak aktivitas masyarakat sipil namun juga untuk merepresi mereka dengan menggunakan aparatus militer. Sehingga akan tercipta relasi kuasa yang tidak seimbang antara negara dengan warga dimana negara akan beraktivitas tanpa pengawasan dari warga.

Tantangan bagi masyarakat sipil pasca rezim SBY adalah melakukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan tiga undang-undang represif tersebut. Selain itu kita juga harus mencegah pemimpin berkarakter militeristik kembali memimpin pemerintahan. SBY sendiri dikenal sebagai serdadu yang berpikiran moderat. Namun saat berkuasa, dia menciptakan serangkaian regulasi represif yang membahayakan demokrasi Indonesia. Terlebih lagi jika pemerintahan dikuasai oleh kalangan militer garis keras.