Rebut Kursi, Cetak Prestasi

April 18, 2013   admin     Category: Press Release .

“AGENDA BARU POLITIK PEREMPUAN:
Rebut Kursi, Cetak Prestasi”

Jakarta, 27 Februari 2013

Potret keterpilihan caleg perempuan pada Pemilu 2009 menjadi pembuka lembaran penting dalam perjuangan peningkatan keterwakilan politik perempuan di negeri ini.Hasil tersaji cukup fenomenal: 103 caleg perempuan terpilih untuk DPR RI (18%), 321 kursi perempuan di 33 DPRD provinsi (16%), dan 1.857 perempuan anggota DPRD (12%)  di 458 kabupaten/kota yang dihasilkan melalui penelusuran data oleh Puskapol UI sejak 2010.  Riset Puskapol UI juga menemukan bahwa dibalik angka keterpilihan tersebut muncul sederet persoalan yang memengaruhi terpilihnya caleg perempuan, dari faktor regulasi (sistem pemilu, tindakan afirmatif) hingga faktor non regulasi yang terkait ekonomi, budaya, dan politik lokal.
Data kajian keterpilihan perempuan juga merefleksikan beberapa hal: (1) tren keterpilihan perempuan di nasional dan lokal tidak konsisten, semakin ke tingkat lokal justru cenderung rendah, bahkan masih ada sejumlah DPRD kabupaten/kota yang tidak ada anggota perempuan terpilih; (2) mayoritas yang terpilih berada di nomor urut atas (1, 2, 3) yang menunjukkan tidak sinkron antara mekanisme penetapan caleg terpilih dengan suara terbanyak dengan peluang keterpilihan caleg; (3) umumnya perempuan terpilih memiliki jaringan hubungan keluarga dengan elit partai politik.  Refleksi tersebut tentu menjadi ‘pekerjaan rumah’ berikutnya dalam upaya meningkatkan keterwakilan politik perempuan ke depan.
Tantangan Representasi Politik Perempuan Pasca 2009

Peningkatan keterwakilan perempuan menjadi sebatas eforia politik, ditengah sejumlah persoalan representasi politik perempuan yang mengemuka pasca Pemilu 2009.  Jumlah yang meningkat tersebut belum berkorelasi dengan lahirnya kebijakan kebijakan publik yang berkeadilan gender. Riset Puskapol UI terhadap perempuan anggota DPRD di tiga Provinsi (Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta) mencatat sejumlah persoalan yang menjadi tantangan bagi representasi politik perempuan:

  1. Minimnya dukungan pimpinan partai politik dan pimpinan Dewan terhadap keterlibatan anggota legislatif perempuan secara strategis dalam proses politik di partai dan parlemen.  Umumnya merasakan adanya hambatan menjadi pengurus partai, dan sebagai anggota legislatif.
  2. Lemahnya hubungan antara perempuan anggota legislatif dengan organisasi perempuan serta tidak adanya agenda bersama yang berbasis pada isu perempuan. Perempuan yang masuk legislatif, tidak terhubung dengan aktivisme organisasi perempuan dengan beragam isu.  Sebaliknya organisasi perempuan pun cenderung ambivalen bersikap terhadap perempuan anggota legislatif. Maka tidak ada agenda bersama yang menjadi mata rantai pengikat antara perempuan di dalam dan luar legislatif.
  3. Kondisi tersebut turut diperparah dengan sulitnya koordinasi antara sesama perempuan anggota legislatif yang berkontribusi pada tidak hadirnya koneksitas atau jejaring kerja antara sesama perempuan anggota legislatif dalam mengusung agenda kebijakan (peraturan dan anggaran) responsif gender.
  4. Masih adanya perempuan anggota legislatif yang belum terlibat dalam melaksanakan fungsi legislasi (penyusunan peraturan dan anggaran) menunjukkan kuatnya keraguan akan kapasitas perempuan anggota legislatif.

Di sisi lain, patut dicermati bahwa pemilih Indonesia sebenarnya mulai memperhitungkan kekuatan caleg perempuan. Pengolahan data statistik dan geopolitik yang dilakukan Puskapol UI mencatat bahwa caleg perempuan memiliki kekuatan suara yang potensial. Berdasarkan pengolahan data hasil Pemilu 2009, dari 69% suara pemilih yang diberikan untuk caleg, sejumlah 22,45% suara atau setara 16.134.959 suara sah, diberikan pemilih untuk caleg perempuan. Ada sejumlah wilayah kabupaten/kota yang dikategorikan ‘tinggi’ perolehan suara untuk caleg perempuan, mencapai  diatas 50% suara dari total suara sah.  Sepuluh teratas wilayah tinggi perolehan suara caleg perempuan adalah:

[table]
No,Kabupaten/kota,Provinsi,%perolehan suara caleg perempuan
1,Tanjung Jabung Timur,Jambi,61.52
2,Kepulauan Sula,Maluku Utara,60.34
3,Boalemo,Gorontalo,59.61
4,Landak,Kalimantan Barat,56.42
5,Poso,Sulawesi Tengah,56.36
6,Kota Probolinggo,Jawa Timur,51.45
7,Kota Surakarta,Jawa Tengah,51.17
8,Halmatera Tengah,Maluku  Utara,49.86
9,Maluku Tengah,Maluku,48.18
10,Gorontalo Utara,Gorontalo,47.71
[/table]

Urgensi Agenda Baru Politik Perempuan

Upaya meningkatkan keterwakilan dan kepemimpinan politik perempuan pasca Pemilu 2014 membutuhkan agenda baru. Jumlah kehadiran perempuan dalam politik menyisakan banyak persoalan dan tantangan. Angka korban KDRT, angka kematian ibu dan anak (AKI), angka korban perdagangan perempuan dan anak (human trafficking), dan angka buta huruf adalah sebagian contoh isu riil yang mesti jadi bagian integral dalam agenda perjuangan politik perempuan. Politik afirmasi adalah politik untuk mengoreksi ketimpangan relasi kuasa di masyarakat.

Peluang peningkatan keterwakilan politik perempuan masih terbuka.  Pengalaman 2009 menunjukkan caleg perempuan diperhitungkan oleh pemilih Indonesia. Maka partai politik bertanggung jawab dalam memastikan menguatnya potensi keterpilihan kandidat perempuan tersebut.  Disamping itu, ketegasan penyelenggara pemilu mutlak diperlukan dalam mengawal regulasi untuk meningkatkan keterpilihan caleg perempuan pada Pemilu 2014.

Ke depan, Puskapol UI mendorong kepemimpinan politik perempuan – di eksekutif dan legislatif – bersatu wujudkan Agenda Baru Politik Perempuan, meraih kursi dan mencetak prestasi, dengan cara berikut ini:

  1. Memperluas makna dan praktek representasi politik dengan meningkatkan pencalonan dan pemenangan kandidat perempuan serta memenangkan agenda kebijakan publik yang berkeadilan.
  2. Menyusun agenda bersama untuk menghapuskan ketimpangan relasi kuasa, terutama menhapus buta gender dalam institusi politik.
  3. Memperkuat keterikatan antara perempuan pejabat publik dengan organisasi masyarakat, aktivis masyarakat sipil, dan komunitas perempuan hingga akar rumput.

***

Informasi selanjutnya hubungi:
1.      Sri Budi Eko Wardani (0813-17131451)
2.      Irwansyah (0812-19443307)
3.      Anna Margret (087781853471)

Terbaru

Mahalnya Ongkos Politik: Catatan Diskursus Pilkada Langsung

Keputusan untuk memilih mekanisme pemilihan daerah secara langsung di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui pasal 56 UU No. 32/2004... more ...

PROFIL PARA KANDIDAT PILKADA 2018: PETAHANA, POLITISI, ATAU JENDERAL?

PROFIL PARA KANDIDAT PILKADA 2018: PETAHANA, POLITISI, ATAU JENDERAL? Hari Rabu, 10 Januari 2018, semua provinsi dan kabupaten/kota yang... more ...