Wednesday , July 26 2017
Breaking News
You are here: Home / Press Release / Hasil Survei Aspirasi Warga Mengenai Permasalahan Kota Menjelang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok 2015

Hasil Survei Aspirasi Warga Mengenai Permasalahan Kota Menjelang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok 2015

PRESS RELEASE
Antusiasme Tinggi, Informasi Minim, Persaingan Ketat, dan Politik Uang Mengancam

Pusat Kajian Politik
Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (PUSKAPOL FISIP UI)

26 November 2015

Pilkada Kota Depok sudah di depan mata. Pada 9 Desember 2015, warga kota Depok akan menentukan siapa yang harus menjadi pemimpin di kota mereka. Untuk merespons hal ini, Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia menyelenggarakan survei yang bertemakan “Aspirasi Warga tentang Permasalahn Kota Menjelang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok tahun 2015”, yang pengumpulan data dilakukan pada 27 Oktober sampai 6 November 2015.

Secara metodologi, survei ini dilakukan di 63 kelurahan yang tersebar di 11 kecamatan dalam wilayah kota Depok. Responden survei merupakan warga yang punya hak pilih dalam pilkada Depok tahun ini. Pengambilan sampel survei dilakukan dengan prinsip Probability sampling, menggunakan metode multi-stage stratified random sampling. Pengambilan data melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan instrumen kuesioner.. Metode multi-stage stratified random sampling mengelompokkan sampel secara proporsional (sesuai jumlah) berdasarkan wilayah administratif dan jenis kelamin. Asumsi populasi pemilih adalah 1.221.981 pemilih. Jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 630 orang, dengan Margin of Error dari penelitian ini sebesar 3,99%.

Temuan-temuan Survei mencakup lima hal yaitu:

  • Pengetahuan warga Depok seputar pelaksanaan Pilkada Depok 2015.
  • Masalah-masalah utama Kota Depok yang diidentifikasi oleh warga.
  • Pengetahuan seputar program kerja pasangan calon.
  • Potensi partisipasi warga pada hari pencoblosan.
  • Sikap warga terhadap praktik politik uang.

Pengetahuan warga Depok seputar pelaksanaan Pilkada Depok 2015 sangat minim

Temuan survei menunjukan terdapat 44.8% responden yang masih belum tahu tanggal pelaksanaan Pilkada Depok pada 9 Desember 2015. Secara demografis, mayoritas warga yang masih minim informasi perihal pelaksanaan Pilkada Depok adalah perempuan. Dapat dilihat dari 52.8% responden perempuan tidak mengetahui bahwa Pilkada akan diselenggarakan pada 9 Desember 2015. Masalah minimnya informasi ini semakin meluas ketika survei menemukan masih cukup banyak responden yang berusia muda di Kota Depok yang tidak tahu tanggal pelaksanaan Pilkada. Sebanyak 42.9% responden berusia 17 sampai 25 tahun menjawab salah ketika ditanyakan kapan pilkada Depok dilaksanakan. Minimnya pengetahuan terhadap proses pelaksanaan pilkada membuat mayoritas warga masih belum mengetahui siapakah pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada Depok 2015. Tercatat 55.2% responden yang menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui jumlah pasangan calon dalam Pilkada Depok kali ini.

Masalah-masalah utama Kota Depok menurut warga

Survei ini mencatat setidaknya ada beberapa masalah dalam kota Depok yang harus dijawab dalam kepemimpinan kota yang baru nanti. Para responden menilai bahwa masalah yang harus diselesaikan oleh Walikota terpilih meliputi transportasi (18.53%), infrastruktur (16.91%), kesejahteraan (15.3%), lingkungan (14.11%), dan kesehatan (8.28%). Identifikasi atas masalah beriringan dengan besarnya harapan warga terhadap efektifitas kerja walikota terpilih dalam menyelesaikan masalah. Sebagian besar (63.7%) menginginkan agar masalah-masalah warga dapat diselesaikan dalam satu tahun masa kepemimpinan, atau pada tahun pertama setelah walikota terpilih dilantik.

Terkait program untuk menyelesaikan masalah kota, warga kota Depok juga memiliki aspirasinya sendiri mengenai program apa harus segera diimplementasikan oleh Walikota terpilih nanti. Tiga program prioritas yang harus diimplentasikan segera menurut responden adalah program infrastruktur (35.5%), kesejahteraan (23.1%), dan lingkungan (13.1%). Program infrastruktur itu sendiri meliputi: transportasi terpadu (angkutan massal, jalan, dan jembatan), pembangunan, perbaikan, dan perluasan akses listrik/penerangan, pembangunan fasilitas kesehatan (pembangunan dan perbaikan RSUD, Puskesmas dan Posyandu), pembangunan fasilitas pendidikan (pembangunan dan perbaikan sekolah dasar dan menengah), dan penyediaan fasilitas internet yang cepat dan luas. Sementara untuk kesejahteraan, tawaran programnya terdiri dari: penyediaan lapangan kerja, penetapan upah yang layak atau menaikkan upah minimum, kontrol harga bahan pokok, pemberian bantuan kredit UKM (Usaha Kecil Menengah). Terakhir untuk program lingkungan, tawaran warga adalah: pengelolaan sampah atau bank sampah, pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terpadu, penanggulangan banjir, pengaturan tata ruang kota sesuai peruntukannya.

Pengetahuan seputar program kerja pasangan calon

Terkait penentuan akan siapa yang harus dipilih dalam Pilkada nanti, warga cukup kritis dalam menentukan kriteria bagi calon pemimpin mereka. Sebanyak 48.6% responden berpendapat bahwa mereka akan memilih calon walikota dengan program kerja yang sesuai dengan aspirasi mereka. Namun sayangnya, kebutuhan warga ini ternyata tidak diiringi dengan asupan informasi yang memadai dari para pasangan calon yang ada. Mayoritas (80%) responden menyatakan bahwa mereka tidak memiliki informasi yang memadai terkait dengan tawaran program kerja pasangan calon yang berkontestasi. Bahkan, 87.3% responden menyatakan tidak pernah mendengar/mengetahui program kerja yang dikampanyekan oleh calon Walikota Depok. Pengetahuan warga mengenai program kerja tiap pasangan calon juga sangat minim. Hampir semua (92.8%) responden tidak mengetahui program politik yang ditawarkan oleh pasangan calon nomor 1 (Dimas-Babai). Sementara 93.5% responden juga mengaku tidak memiliki informasi yang mumpuni perihal program politik pasangan calon nomor 2 (Idris-Pradi).

Potensi partisipasi warga pada hari pencoblosan

Survei yang dilakukan menunjukan bahwa antusiasme warga untuk memilih pada momen pilkada 9 Desember nanti sangatlah tinggi. Mayoritas (82%) dari total responden menyatakan akan meluangkan waktu mereka untuk mencoblos calon pemimpin Kota Depok periode 2015-2020. Walau begitu tingginya antusiasme ini bukan berarti membuat warga Kota Depok yakin mengenai kapasitas para pasangan calon yang ada. Masih banyak (80%) responden menyatakan bahwa mereka tidak tahu kemampuan pasangan calon dalam mengatasi permasalahan kota Depok. Tidak heran jika mayoritas belum memutuskan pilihan sampai dengan survei ini dilakukan. Setidaknya 78.2% responden menyatakan bahwa mereka belum menentukan pilihan pada saat diwawancara.

Tingginya antusiasme memilih namun rendahnya infromasi tentang pasangan calon dapat dimaknai sebagai masih sengitnya kompetisi antar dua pasangan calon. Sebagian besar (78.25%) responden menyatakan mereka belum memutuskan pilihan. Kecilnya pengaruh ini juga bersamaan dengan minimnya keinginan warga untuk terlibat dalam kegiatan kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. Dimana sebanyak 74.6% menyatakan enggan untuk terlibat dalam kampanye yang dilakukan oleh para pasangan calon. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada pengaruh yang kuat dari para pasangan calon yang ada terhadap preferensi politik warga yang akan memilih mereka.

Sikap warga seputar politik uang

Hal yang penting dicatat dalam situasi kesenjangan antara antusiasme warga dengan minimnya informasi pilkada adalah membuka kemungkinan bagi terjadinya operasi politik uang menjelang hari pencoblosan. Sebagian (41.3%) responden menyatakan akan ada pihak yang akan menawarkan uang untuk memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tertentu menjelang hari pencoblosan. Bahkan mayoritas (88.2%) menganggap bahwa tawaran politik uang akan datang dari pihak yang mengaku dari tim kampanye pasangan calon.

Survei ini juga menanyakan tentang sikap warga terhadap politik uang. Menarik informasi yang diperoleh, di mana ada kecenderungan warga untuk bersikap kritis terhadap praktik bagi-bagi uang pada masa kampanye. Sekalipun di sisi lain, warga juga cenderung pragmatis. Pertama, mayoritas (77%) responden akan bersikap menerima uang jika ada tawaran tetapi tidak akan memilih kandidat yang menawarkan uang tersebut. Tetapi sikap warga cenderung imbang ketika merespons pernyataan ‘akan menerima uang namun belum tentu memilih calon yang menawarkan uang tersebut’. Sebagian mengaku bersikap setuju menerima uangnya tetapi belum tentu memilih kandidat tersebut (41.5%), dan sebagian lain (45,2%) bersikap tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Artinya mereka bisa saja menerima dan memilih, atau menolak sama sekali pemberian uang tersebut.

Kesimpulan

Dari temuan-temuan yang ada menunjukan bahwa proses pilkada masih jauh dari kondisi optimal. Lemahnya sosialisasi atas informasi pilkada menjadi masalah utama dalam proses pilkada yang ada. Hal ini berkebalikan dengan antusiasme warga yang masih tinggi untuk terlibat dalam proses pilkada itu sendiri. Antusiasme diiringi keinginan untuk berpartisipasi secara aktif, ditunjukkan dengan mengusulkan tawaran-tawaran program untuk menyelesaikan masalah di Kota Depok. Ketimpangan antara antusiasme dan informasi ini tentu saja harus disikapi secara serius oleh para penyelenggara dan kontestan pilkada sebagai upaya untuk memastikan agar Pilkada Depok dapat mendorong partisipasi warga dalam menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas.

***
Informasi lebih lanjut:
Dirga Ardiansa (0812-88635736)
Sri Budi Eko Wardani (0813-17131451)