Hasil Survey Pra Pemilukada Jakarta 2012 Putaran Kedua

RESS RELEASE

HASIL SURVEY PUSKAPOL UI TENTANG PEMILUKADA JAKARTA

“Politik Uang, Partisipasi Pemilih, dan Masalah Pengawasan Warga Pasca Pemilukada DKI”

9 SEPTEMBER 2012

Unduh Power Point Hasil Survei  dalam format  PDF

Pada 20 September mendatang, warga DKI Jakarta yang telah terdaftar sebagai pemilih kembali akan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menentukan pilihan mereka.  Apakah warga Jakarta akan lebih antusias dari putaran pertama? Sejauh mana kita bisa berharap?

Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (PUSKAPOL UI) pada 13 -29 Agustus  2012 lalu mengadakan survey tatap muka untuk mengetahui aspirasi warga Jakarta seputar tahapan Pemilukada dan masalah-masalah kota Jakarta.  Survey dilakukan di lima wilayah ibukota (kecuali Kep. Seribu), dengan responden sebanyak 600 orang.  Responden adalah mereka yang punya hak pilih pada putaran pertama pemilukada DKI Jakarta. Sampel ditarik dengan teknik Multistage Stratified random sampling.  Dengan populasi pemilih DKI Jakarta adalah 6.983.692 orang, maka margin kesalahan survey ini berada pada kisaran 4%.

HASIL SURVEY

Survey ini memotret beberapa kecenderungan dan masalah terkait persepsi pemilih terhadap proses Pemilukada DKI Jakarta 2012.  Masalah –masalah dan persepsi publik terkait pelaksanaan Pemilukada DKI putaran kedua, yang berhasil ditemukan dari survey ini secara garis besar terdiri dari:

  1. Masalah Lemahnya Pengaruh Sosialisasi Pemilukada di Kalangan Pemilih. Pengetahuan Tentang Pemilukada: Warga Banyak Belum Tahu
    1. Masih banyak warga tidak memilki pengetahuan yang akurat mengenai pelaksanaan pemilukada DKI 2012 putaran kedua. Hampir separuh dari total responden tidak tepat menjawab tentang waktu pelaksanaan pencoblosan pemilukada DKI putaran kedua yang seharusnya dilaksanakan tanggal 20 September 2012.  Bahkan 21% responden masih salah atau tidak tahu nama pasangan cagub yang lanjut bertarung di putaran kedua ini.
    2. Sosialisasi KPU untuk putaran kedua ini sepertinya kurang berdampak maksimal pada calon pemilih, seperti ditunjukkan dari kecilnya (7,6%) responden yang mengaku mendapat informasi dari baliho dan spanduk KPUD. Website KPU hanya diakses oleh 5,2% responden.
    3. Televisi (60,6%) dan koran (18,8%) adalah yang paling banyak memasok informasi tentang putaran kedua pemilukada kepada calon pemilih.
    4. Informasi pemilukada yang menarik responden terutama adalah soal figur (65,2%) kedua pasangan calon gubernur ketimbang faktor program kerja, tahapan dan jadwal pemilukada, dan hal-hal lainnya. Ini sangat mungkin terkait dengan bergulirnya beberapa kontroversi terkait kedua pasangan calon yang sangat marak diberitakan oleh media massa. Uniknya informasi lain yang banyak menarik perhatian warga adalah soal hari pencoblosan, tapi justru hampir setengah dari responden salah menyebutkan waktu pelaksanaan secara akurat.
  1. 2.     Partisipasi Pemilih: Masih Signifikan yang Belum Menentukan Pilihan

Partisipasi masih berpeluang berubah hingga hari pencoblosan.

  1. Para calon pemilih pemilukada DKI yang menjadi responden mengindikasikan tingginya niat untuk datang memilih di TPS pada putaran kedua.  Seperti  juga pengakuan mereka yang mengatakan turut berpartisipasi di putaran pertama. Namun yang penting diperhatikan secara serius adalah mengenai kemungkinan calon pemilih yang mengatakan akan datang ke TPS pada hari pencoblosan, ternyata masih berpeluang berubah sikap pada hari H pencoblosan seperti dinyatakan sekitar 14% responden. Ini dapat menjadi penentu tingkat “golput” pada putaran kedua.
  2. Proporsi mereka yang belum menentukan pilihan calon gubernur pada putaran kedua ini juga masih tinggi seperti yang ditemukan pada survey kami pada putaran pertama. Kedua kandidat sudah memiliki calon pemilih diantara para responden yang sudah yakin akan pilihan untuk dicoblos pada tanggal 20 September nanti.  Mayoritas alasan yang mendasari ketetapan sikap mereka yang sudah menentukan pilihan diantara kedua kandidat adalah 3 faktor:
    1.   i.         Program Kerja (31%)
    2.   ii.        Figur, sosok, dan citra (30%)
    3.    iii.      Kesamaan agama, suku, golongan (26%)

Uniknya bila kita memeriksa ternyata sebagian besar di antara responden mengaku tidak tahu program kerja pasangan Fauzi Bowo atau pun Joko Widodo.

  1. 3.     Penilaian terhadap KPU& Panwaslu:  Warga Banyak Belum Tahu

Kinerja KPU belum menjadi sesuatu yang diketahui mayoritas responden (36%).  Begitu juga  terjadi pada 33,6% responden tidak tahu tentang kinerja Panwaslu.

  1. 4.     Ancaman Politik Transaksional

Persepsi tentang kemungkinan terjadinya politik uang masih besar, begitu juga sikap calon pemilih yang cenderung relatif permisif terhadap praktek politik uang dan imbalan barang pada pemilukada DKI putaran kedua.

  1. Masyarakat  cukup banyak yang mengetahui (sekitar 30%) dan sebagian kecil di antaranya mengaku  memiliki pengalaman langsung ditawari imbalan berupa uang atau barang.  Sebesar 6% responden mengaku pernah ditawari uang,  sementara yang mengaku pernah ditawari barang sebesar 11% ,  yang tujuannya agar mereka memilih salah satu kandidat pada putaran pertama.  Untuk putaran kedua ini pun hampir setengah dari total responden meyakini akan kembali ada politik penawaran imbalan untuk memilih pasangan calon gubernur (42%).
  2. Barang adalah bentuk imbalan yang lebih banyak dipergunakan dalam politik transaksional di putaran pertama. Pakaian/aksesoris seperti jilbab dan sembako diakui sebagai barang-barang yang banyak ditawarkan untuk mencoblos pasangan kandidat.
  3. Yang paling banyak menjadi sasaran imbalan uang atau barang umumnya adalah perempuan, usia 26-40 tahun dan berpendidikan SLTA.
  4. Tingkat permisifitas di kalangan calon pemilih juga patut menjadi perhatian karena hampir setengah responden mengatakan akan menerima uang walau belum tentu memilihnya. Juga cukup besar (65%) yang menolak bersikap tegas untuk menolak imbalan  dan melaporkan pada pihak yang berwenang. Bahkan bila sekedar melihat, mendengar, mengetahui adanya politik transaksional maka mayoritas responden (71,4%) menolak melaporkannya.
  5. Responden di Jakarta Timur (36%) paling banyak mengkonfirmasi mengetahui adanya politik transaksional, sementara mereka yang di Jakarta Pusat adalah yang paling sedikit.

 

  1. 5.       Check and Balances alias Pengawasan Warga

Informasi dari survey ini menemukan bahwa peran pengawasan warga terhadap gubernur hasil pemilukada DKI 2012 masih dianggap setengah dari responden sebagai hal yang TIDAK PERLU dan TIDAK TAHU.  Di antara mereka yang tidak akan mengawasi gubernur terpilih hampir setengahnya beralasan karena pengawasan terhadap Gubernur DKI 2012-2017 bukan lah urusan mereka.

ANALISIS DAN RESUME HASIL SURVEY

  1. Pendidikan politik ke masyarakat yang seharusnya menjadi tanggung jawab besar dari para pasangan calon gubernur ternyata masih belum secara signifikan dilaksanakan.  Indikasinya adalah masih besarnya kecenderungan praktek politik transaksional  yang dirasakan warga,  juga minimnya daya tarik program kerja sebagai dasar pilihan rasional warga dalam pemilihan.
  2. Penyelenggara pemilu masih belum optimal menghadirkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Ditandai oleh perilaku partisipasi pemilu warga yang masih belum memiliki pengetahuan yang akurat dan memadai mengenai Pemiliukada 2012 putaran kedua dan fungsi para penyelenggara pemilukada. Kecenderungan permisif terhadap politik imbalan uang dan atau barang juga memprihatinkan. Pendidikan politik terkait usaha meniadakan politik transaksional semakin mendesak dilakukan pada  warga khususnya terhadap perempuan yang menurut temuan survey ini  paling banyak menjadi sasaran penawaran imbalan untuk memilih pasangan calon gubernur.
  1. “Ruang kosong” yang tidak diisi penuh oleh politik berbasiskan program kerja dan rasionalitas mengakibatkan potensi politik SARA yang punya potensi menciptakan masalah besar berkelanjutan bagi warga Jakarta. Tidak banyak ingatan warga terkait program kerja menjadi faktor yang mendorong dimajukannya faktor-faktor lain yang lebih dangkal seperti faktor-faktor primordial yang menyertai si pasangan calon gubernur yang bersaing di putaran kedua ini.
  2. Rasa kepemilikan warga terhadap proses pemilukada masih rendah. Tidak besarnya keyakinan di kalangan responden bahwa proses politik pemilukada DKI 2012 ini akan membawa perubahan positif  adalah peringatan serius bagi pemilukada selanjutnya termasuk Pemilu 2014.
  3. Banyak pihak menyimpulkan bahwa Pemilukada DKI 2012  adalah cerminan keinginan kuat warga untuk adanya perubahan dan perbaikan Jakarta oleh pemerintahan yang dihasilkan oleh proses ini.  Namun kita tidak bisa naïf bahwa masalah Jakarta yang kompleks membutuhkan partisipasi besar dan aktif dari warganya untuk mengawasi dan menjaga Pemerintahan DKI Jakarta agar terwujud perbaikan dan perubahan yang berpihak pada warga.  Ada tantangan besar untuk gerakan masyarakat sipil, media massa, dan intelektual untuk membangun peranan aktif warga Jakarta mewujudkan tata pemerintahan yang baik lewat tindakan pengawasan oleh warga terhadap gubernurnya.

 

TIM PENELITI PUSKAPOL UI:

Sri Budi Eko Wardani (0813-17131451),
Irwansyah (0812-19443307),
Dirga Ardiansa (0812-9940351)