Memaknai Ulang Partisipasi Politik Warga: Tahu, Mampu, Awasi!

Memaknai Ulang Partisipasi Politik Warga: Tahu, Mampu, Awasi!

Orde Baru dan Mobilisasi warga

Partisipasi politik warga merupakan hak yang esensial dalam demokrasi. Namun, pada masa Orde Baru, hak ini tidak sepenuhnya dapat dinikmati oleh warga akibat kuatnya dominasi penguasa yang membatasi ruang gerak warga dan selalu melakukan mobilisasi untuk memangkas partisipasi murni dari warga.

Pada era 70-an, praktik mobilisasi ditunjukkan oleh aturan yang memaksakan pegawai negeri sipil (PNS) untuk memiliki loyalitas tunggal (monoloyalitas) kepada partai penguasa. Sejalan dengan itu, penentuan kepala daerah harus mendapatkan restu dari penguasa di tingkat pusat sehingga roda pemerintahan berjalan secara sentralistik.

Untuk membatasi partisipasi politik, jumlah partai politik dipangkas dengan cara dipaksa melakukan fusi (penyederhanaan) menjadi 3 partai politik saja, dan masyarakat tidak diperkenankan membentuk partai baru di luar 3 partai tersebut. Selain partai penguasa, partai-partai tidak diperkenankan melakukan penggalangan kader sehingga tidak terbangun hubungan konstituensi yang jelas antara partai dengan massanya atau biasa dikenal dengan istilah massa mengambang.

Proses memutus hak partisipasi warga (depolitisasi) terjadi pada semua sektor kehidupan masyarakat sipil, termasuk di kalangan mahasiswa. Penguasa mengeluarkan aturan mengenai Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) yang melarang mahasiswa melakukan kegiatan politik di dalam kampus. Situasi yang sama terus berlanjut pada era 80-an, bahkan semakin mengecilkan ruang kebebasan partisipasi warga dengan keluarnya aturan mengenai asas tunggal, kriminalisasi terhadap warga yang tidak memberikan pilihan dalam Pemilu (Golput), lahirnya UU Ormas dan diformalkannya Dwifungsi ABRI dalam UU Hankam yang membuat ABRI (kini TNI) begitu dominan dalam menjalankan fungsi sosial politik hingga ke tingkatan struktur pemerintahan paling bawah. Selama rezim orde baru, warga memang hanya menjadi obyek dalam perjalanan demokrasi di Indonesia.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa Orde Baru mewariskan sejumlah masalah perwakilan politik warga yang akut: krisis demokrasi perwakilan, depolitisasi warga (massa mengambang), deideologisasi, cara-cara militeristik dalam membungkam suara warga, masih kuatnya nilai dan sikap yang anti pluralisme, dan menjadikan warga sebagai obyek untuk kepentingan elit (oligarki).

Pembelajaran dari Pemilu 2014

Situasi mulai berubah ketika Orde Baru tumbang melalui gerakan reformasi yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil. Reformasi telah membuka iklim yang lebih baik bagi partisipasi warga, karena mereka dapat menyuarakan kepentingan dan menentukan pilihan-pilihannya secara bebas tanpa lagi harus tunduk pada penguasa dan pihak-pihak yang melakukan mobilisasi. Ini semua dimungkinkan akibat terjadinya reformasi kelembagaan. Pemilu menganut sistem proporsional terbuka dan semua wakil dipilih langsung oleh rakyat. Perubahan juga terjadi dalam sistem kepartaian yang  memungkinkan orang membentuk partai tanpa ada campur tangan dari pemerintah seperti yang terjadi pada masa orde baru.

Dalam Pemilu 2014, partisipasi politik warga semakin menonjol yang ditandai dengan empat hal sebagai berikut. Pertama, kebangkitan partisipasi warga dalam mencari informasi sebelum memilih melalui media alternatif. Kedua, kemampuan warga menentukan pemimpinnya sendiri di tengah kepungan kampanye hitam dan politik uang. Ketiga, tumbuhnya voluntarisme dalam politik yang terlihat dari muculnya fenomena relawan. Keempat, pengalaman kelompok warga dalam mentransaksikan daftar tuntutan/kepentingan kepada para calon pemimpin (kontrak politik).

Namun, partisipasi yang terbangun belum mencapai kondisi yang ideal, karena masih dipahami sebagai keikutsertaan dalam forum politik formal, yaitu ikut dalam Pemilu/Pilkada (prosedural) belum sampai pada keterlibatan dalam menentukan agenda-agenda perubahan yang menguatkan warga (substantif).

Rekomendasi

  • Partisipasi politik warga membutuhkan kesepakatan perspektif yang pemaknaannya adalah menghadirkan dan merepresentasikan kepentingan warga, yang tidak disediakan oleh kekuatan politik formal (partai politik).
  • Pendidikan politik harus berubah, menjadi pendorong utama partisipasi politik yang menghadirkan dan merepresentasikan kepentingan warga, serta tidak terbatas pada momen pemilu.
  • Pendalaman partisipasi politik warga membutuhkan peluang untuk menciptakan instrumen-instrumen partisipasi politik alternatif, misalnya dalam wujud serikat-serikat, komunitas-komunitas, dan forum-forum warga yang memperjuangkan kepentingan publik dan menuntut keadilan distribusi sumber daya. Partisipasi politik harus selalu berbasis pada koneksitas yang nyata dengan warga / rakyat.
  • Momen-momen berbagi pengetahuan dan informasi perlu didokumentasikan agar bisa lebih mudah dibagi ke kelompok lain yang membutuhkan. Sehingga kelompok masyarakat sipil bisa memproduksi pengetahuan untuk memperjuangkan kepentingan mereka.

Download PDF Power Point

Download Buklet