Mendorong Peningkatan Jumlah Perempuan sebagai Penyelenggara Pemilu

January 19, 2015   puskapol ui     Category: Press Release .

PUSAT KAJIAN POLITIK FISIP UNIVERSITAS INDONESIA

(PUSKAPOL FISIP UI) 

Manokwari, 24 MARET 2014

Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD sudah di depan mata; dijadwalkan akan berlangsung pada 9 April 2014. Artinya, tinggal 2 minggu lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengesahkan Peraturan tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (PKPU Nomor 26 tahun 2013),  yang segera diikuti dengan berbagai kegiatan seperti penyediaan dan distribusi logistik, membentuk panitia penyelenggara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan mengadakan bimbingan teknis bagi penyelenggara pemilu tersebut.  Sejalan dengan itu, KPU menjadwalkan pembentukan panitia pelaksana di TPS (anggota KPPS) telah selesai sekurang-kurangnya 30 hari sebelum pemungutan suara.

            Dalam rekrutmen anggota penyelenggara pemilu, UU Penyelenggara Pemilu No. 15 tahun 2011 mengatur tentang keterwakilan/keterlibatan perempuan sebagai anggota penyelenggara pemilu di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Bahkan disebutkan dengan jelas bahwa keanggotaannya agar memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Namun demikian, data menunjukkan kondisi hingga saat ini masih jauh dari amanat undang-undang.  Di tingkat nasional, keanggotaan KPU dan Bawaslu masing-masing terdiri dari hanya satu orang perempuan. Demikian halnya di tingkat Provinsi Papua Barat, hanya 1 dari 5 anggota KPU adalah perempuan, dan tidak ada perempuan dalam keanggotaan Bawaslu.  Untuk di tingkat kabupaten/kota di Papua Barat, rata-rata ada satu anggota perempuan.

            Riset Puskapol FISIP UI di 6 provinsi (Aceh, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat) mencatat rendahnya jumlah perempuan yang terlibat  sebagai penyelenggara pemilu disebabkan beberapa faktor yaitu:

  1. Peraturan/regulasi.  UU Penyelenggara Pemilu No.15/2011 telah mengatur keterwakilan 30% perempuan dalam posisi penyelenggara pemilu tetapi belum diperkuat dalam peraturan pelaksana rekrutmen/seleksi sehingga penafsiran dan pelaksanaannya masih bermasalah.
  2. Budaya. Hambatan kultural masih dominan membatasi partisipasi perempuan di ranah publik, termasuk juga menghambat perempuan untuk masuk dalam proses rekrutmen dan seleksi anggota panitia pelaksanaan pemilu di berbagai tingkat.
  3. Geografis.  Kendala geografis di wilayah tertentu yang kondisinya bercorak  kepulauan dan pegunungan merupakan tantangan tersendiri yang menyulitkan akses perempuan untuk terlibat secara maksimal.
  4. Pengetahuan kepemiluan. Hasil riset juga menunjukkan minimnya pengetahuan perempuan tentang informasi teknis proses rekrutmen/seleksi dan informasi teknis kepemiluan.[1]

Hasil temuan riset Puskapol UI di atas menegaskan bahwa meskipun UU Penyelenggara Pemilu sudah mengatur keterlibatan perempuan (minimal 30%), kenyataannya di lapangan masih banyak hambatan dan tantangan bagi partisipasi  perempuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sungguh-sungguh dan sistematis dari berbagai pihak untuk meningkatkan jumlah perempuan sebagai penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan uraian di atas, Puskapol FISIP UI menuntut kepada KPU (beserta jajarannya) dan Bawaslu (beserta jajarannya) untuk:

  1. Membuat dan memastikan tersedianya data terpilah keanggotaan penyelenggara pemilu dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, hingga TPS.
  2. Memperkuat peraturan pelaksana dalam proses-proses rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu yang akan datang dengan memastikan hasilnya memenuhi keterwakilan perempuan 30%.
  3. Mendorong peningkatan keterlibatan perempuan sebagai pemantau pemilu terakreditasi.

Dalam rangka mendukung terpenuhinya keterwakilan perempuan tersebut, Puskapol mengadakan pelatihan kepemimimpinan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu di 6 provinsi, salah satunya di Papua Barat. Pelatihan ini diadakan selama 4 hari, diikuti oleh 50 perempuan potensial yang berminat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Mereka akan dibekali dengan pengetahuan kepemiluan dan kepemimpinan sehingga siap untuk direkrut oleh KPU dan Bawaslu, termasuk juga menjadi pemantau terakreditasi yang hingga saat ini proses pendaftaran/akreditasinya masih berjalan sampai 2 April 2014.

Informasi lebih lanjut:

  • Yolanda Panjaitan: 0812 9039 9004
  • Cecep Hidayat: 0813 8708 0000

[1] UU Penyelenggara Pemilu No. 15/2011 mensyaratkan pengetahuan dan keahlian dalam rekrutmen/seleksi penyelenggara pemilu yang ditunjukkan dengan rekam jejak pengalaman terkait kepemiluan. Calon anggota penyelenggara pemilu yang memiliki pengalaman kepemiluan memiliki skor/nilai tambah dalam seleksi administrasi.

Terbaru

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

  NO PASANGAN CALON SUARA PARTAI PENDUKUNG 1 FATMAWATI RUSDI, SE ABDUL MAJID HAFID, SE., M. Si 67.470 38.98%... more ...

KABUPATEN PINRANG

  NO PASANGAN CALON SUARA PARTAI PENDUKUNG 1 IR. H. ABDUL LATIF, M.Si, MM, IPM H. USMAN MARHAM 81.087... more ...