Partisipasi Warga di Desa: Mendorong Kepemimpinan Perempuan

Sejak keluarnya Undang Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, tata kelola desa mengalami perubahan dengan dihadirkannya tiga hal berikut yaitu pasal-pasal tentang pentingnya partisipasi warga untuk terlibat dalam tata kelola desa; musyawarah desa sebagai ruang partisipasi warga; dan alokasi dana desa dari pemerintah pusat untuk desa. UU Desa tersebut membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat desa untuk terlibat dalam forumforum perencanaan pembangunan yang ada di desa. Namun, terbukanya peluang partisipasi warga desa berhadapan pula dengan sejumlah tantangan terkait situasi sosial desa dan ketersediaan informasi serta pengetahuan warga tentang tata kelola desa.

Puskapol FISIP Universitas Indonesia menganggap penting mendorong kepemimpinan perempuan dalam partisipasi politik warga di tingkat desa. Berikut beberapa hal yang mendukung pernyataan tersebut. Pertama, karakter khas desa. Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang sarat dengan proses politik formal sekaligus personal sebagai akibat dari jumlah penduduk desa yang relatif kecil, pola interaksi antarwarga umumnya sangat intensif, dan relasi antara warga dengan pimpinan desa sangat berpengaruh terhadap peluang dan bentuk partispasi politik mulai dari tingkat lokal hingga lapisan di atasnya. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Desa yang mengatur pemilihan kepala desa dan alokasi dana hibah pemerintah dalam jumlah cukup besar untuk desa, pemberdayaan warga desa untuk ikut mengawasi dan terlibat dalam dinamika politik desa menjadi semakin penting. Perempuan warga desa merupakan potensi yang selayaknya tidak hanya diandalkan sebagai sandaran potensi reproduksi biologis dalam hal melahirkan dan membesarkan anak tapi juga perlu didorong untuk memenuhi potensi reproduksi sosiologis dan politik dalam hal mengakses peran dan fungsi kepemimpinan di tingkat lokal atas dasar keadilan dan kesetaraan.

Kedua, kendala struktural yang menghadang partisipasi politik perempuan. Riset oleh Puskapol UI (2013) mencatat minimnya partisipasi politik perempuan sebagai penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan ternyata dilatarbelakangi oleh kendala regulasi (peraturan yang tidak secara tegas memfasilitasi partisipasi perempuan), kendala geografis yang secara khusus dialami oleh perempuan secara berbeda (dibandingkan dengan laki-laki) sebagai akibat dari tantangan kebebasan serta keamanan melakukan mobilitas, dan yang terakhir – seringkali justru merupakan yang “terberat” – kendala kultural yang umumnya menempatkan perempuan sebagai pemikul peran dan beban kerja domestik yang mempersulit perempuan untuk berkiprah di luar rumah tanpa seijin keluarganya. Temuan kendala struktural di atas boleh jadi memiliki pola yang berbeda di tiap-tiap desa dan kerumitan yang beragam pula pada berbagai bentuk partisipasi warga.

Ketiga, kesejahteraan desa secara mendasar sesungguhnya bertumpu pada kesejahteraan perempuan dan anak. Pengukuran terhadap tingkat kesejahteraan desa bukan sekedar soal jumlah pendapatan daerah di tingkat lokal tapi lebih mendasar lagi adalah soal kesejahteraan hidup yang meliputi kesehatan dan pendidikan. Angka kematian ibu dan anak (AKI), akses terhadap pendidikan yang murah dan berkualitas, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan akses terhadap air bersih merupakan segelintir contoh indikator kesejahteraan yang sesungguhnya sangat dekat dengan perempuan. Mendorong kepemimpinan perempuan menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan warga karena persoalan keseharian yang menjadi indikator kesejahteraan sangat dekat dengan kepentingan perempuan.

Puskapol FISIP UI didukung oleh HIVOS melaksanakan program “Kepemimpinan Perempuan dalam Mendorong Partisipasi Politik Warga di Tingkat Lokal” sejak Desember 2014 – Desember 2015. Wilayah sasarannya ada di tiga desa yaitu Sidomulyo (Kota Batu, Jawa Timur), Belabori (Gowa,Sulawesi Selatan) dan Noelbaki (Kupang, NTT). Rangkaian kegiatan dimulai dengan riset awal berupa wawancara dan FGD. Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan modul pelatihan, pelatihan fasilitator dan pelatihan bagi peserta di desa. Untuk rangkaian kegiatan ini Puskapol merekrut dua orang fasilitator di setiap desa sehingga total ada 6 orang fasilitator. Sementara untuk peserta pelatihan terdiri dari 12 orang perempuan yang tinggal di desa serta memiliki pengalaman terlibat dalam organisasi. Kemudian kelompok perempuan di masing-masing desa juga melakukan rangkaian kegiatan pasca pelatihan yang kegiatannya meliputi survey kebutuhan warga, temu dusun, temu warga serta sosialisasi hasil temu warga desa. Dalam melaksanakan rangkaian kegiatan tersebut Puskapol FISIP UI bekerjasama dengan lembaga mitra yaitu Bengkel Appek (Kupang), Koalisi Perempuan Indonesia (Kabupaten Gowa) dan Malang Corruption Watch (Malang).

Download file PPT  1

Download file PPT  2

Download Lembar Fakta