Wednesday , July 26 2017
Breaking News
You are here: Home / Uncategorized / Transaksi Politik dalam Pemilu

Transaksi Politik dalam Pemilu

?????????????

 

Kategori  : Buku
Tim Penyusun    : Anna Margret, Cristina Dwi Susanti, Dirga Ardiansa, Fariz Panghegar, Inggrid Silitongga, Irwansyah, Mia Novitasari, Nurul Nurhandjati, Sri Budi Eko Wardani, Veri Junaedi
Halaman : 85
ISBN         : 978-979-19089-8-6
Penerbit :  Puskapol FISIP UI
Tahun     :  2015

IDR:

50.000.- (mahasiswa)

 65.000,- (umum)

Deskripsi Buku:

Puskapol UI dan DEMOS bekerja sama menyusun riset tentang transaksi politik dalam pemilu. Transaksi politik berjalan dalam aktivitas politik sehari-hari khususnya pada momen pemilu antara para kandidat dengan warga. Namun transaksi politik berjalan secara non programatik, tertutup, melanggar hukum (korup), dan mengabaikan kepentingan jangka panjang warga. Para kandidat berupaya membeli dukungan warga lewat transaksi jangka pendek seperti pemberian uang, barang dan program populis jangka pendek.

Buku ini menawarkan strategi alternatif untuk menghadapi masalah transaksi politik non programatik dengan cara mengubah transaksi politik non programatik menjadi transaksi politik programatik, yang bersifat terbuka, berdasarkan kepentingan warga dan distribusi programnya tidak diskriminatif. Upaya ini dilakukan dengan strategi Tahu – Mampu – Awasi.

Warga perlu mengorganisir diri untuk memetakan  daftar kepentingan mereka dan mengolahnya menjadi daftar tuntutan bersama (Tahu), Kemudian warga berupaya agar tuntutan bersama bisa diterima oleh semua kandidat (peserta pemilu) dan mengikat komitmen mereka untuk memenuhinya jika terpilih nanti (Mampu). Selanjutnya warga aktif melakukan pengawasan terhadap para kandidat terpilih agar mereka memenuhi janji kesepakatan tersebut (Awasi).

Buku ini merupakan upaya untuk mengisi ‘ruang kosong’ pendidikan politik yang berfokus pada penghadiran kepentingan warga. Momen pemilu merupakan momen politik penting bagi warga untuk menghadirkan kepentingannya kepada para kandidat agar mereka bisa memiliki tuntutan bersama kepada para kandidat. Penghadiran kepentingan warga diperlukan sebagai amunisi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kandidat terpilih. Sehingga partisipasi politik warga bisa diperdalam tidak sebatas pada momen pemilu saja.