Memantapkan Integritas Jajaran Penyelenggara Pemilu Menuju Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014

June 17, 2014   puskapol ui     Category: Press Release .

PUSAT KAJIAN POLITIK – FISIP UNIVERSITAS INDONESIA
(PUSKAPOL FISIP UI) 
13 Juni 2014

Pemilu untuk memilih anggota legislatif pusat dan daerah telah usai. Sebuah perhelatan demokrasi yang sangat kompleks karena jumlah TPS yang sangat besar – mencapai sekitar 545.000 TPS dan tersebar di 34 provinsi dengan kondisi geografis yang beragam. Sejumlah permasalahan yang sempat muncul dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, mulai dari distribusi logistik, seleksi anggota penyelenggara pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penghitungan hasil suara pemilu legislatif, telah ditangani dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, sejumlah catatan kritis dan evaluasi menyoroti secara serius persoalan integritas jajaran penyelenggara pemilu baik di pusat maupun daerah.

Sebagai reaksi yang dimaksudkan untuk membenahi penyelenggaran pemilu selanjutnya, yakni Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dijadwalkan tanggal 9 Juli 2014, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah secara resmi mengeluarkan surat tertanggal 21 April 2014 dan ditujukan kepada seluruh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh serta Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Adapun surat tersebut menyatakan secara umum bahwa berdasarkan evaluasi kinerja KPU/KIP Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS “terdapat indikasi yang menunjukkan kurang optimalnya kinerja KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, yang juga diwarnai oleh pelanggaran prinsip integritas dan independensi penyelenggaraan pemilu.”  Oleh karena itu, KPU menegaskan kembali tekadnya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaran pemilu dan meminta seluruh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh serta Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, yakni melakukan evaluasi kinerja secara berjenjang dan menggunakan hasil evaluasi tersebut untuk memberhentikan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS yang diketahui secara nyata telah melakukan pelanggaran pemilu.

Terkait indikasi pelanggaran prinsip integritas dan independensi penyelenggara pemilu, pascapelaksaan pemilu legislatif 9 April 2014 lalu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima banyak pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh jajaran penyelenggara pemilu. Menurut Ketua DKPP, sebagaimana dikutip dari pemberitaan media massa, sejak pascapemilu legislatif (April) hingga 11 Juni 2014, DKPP telah memberhentikan 81 orang penyelenggara pemilu, memberikan peringatan keras kepada 82 orang, dan merehabilitasi 55 orang karena tidak terbukti melanggar kode etik.  Modus pelanggarannya beragam, antara lain mengisi formulir C1 tidak ditempat yang ditentukan yaitu Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga tidak ada pengawasan.  Dari jumlah yang diberhentikan, mencakup unsur KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dengan struktur dari tingkat kabupaten/kota hingga penyelenggara tingkat kelurahan/desa.

Melalui situs DKPP dapat ditelusuri jumlah kasus pemberhentian, asal struktur penyelenggara (KPU Kabupaten/Kota, PPK/PPD,  PPS, Panwaslu, Panwascam), asal daerah, dan kasus pelanggaran yang dilakukan. Total yang dipecat tersebar di banyak provinsi (yang telah terdata: Sumatera Selatan, Jambi, Kepulauan Riau, Batam, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Maluku, dan Papua). Berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan mulai dari kelalaian administratif, dugaan melakukan kecurangan hingga indikasi terlibat politik uang. Temuan tersebut menunjukkan sejumlah penyelenggara pemilu  yang bertugas melaksanakan Pemilu Legislatif lalu mencederai sejumlah asas pokok yang merupakan pedoman dalam seleksi calon anggota penyelenggara pemilu, yakni: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas.

Berikut adalah ringkasan jenis kesalahan anggota penyelenggara pemilu yang ditemukan dalam persidangan DKPP:

  1. Mengubah data perolehan suara pada model C 1 dan D 1.
  2. Mengubah data pemilih dan penggunaan hak pilih.
  3. Penambahan dan pengurangan suara partai politik dan caleg tertentu.
  4. Membiarkan adanya pengaruh dari pihak lain seperti aparat birokrasi.
  5. Terdapat beberapa kotak suara yang telah terbuka dan surat suara yang sudah terpakai dan dimasukkan kembali ke dalam kotak suara sebelum pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2014.
  6. Menghilangkan suara dalam penghitungan suara di TPS
  7. Pemalsuan dokumen lampiran DB-1 kabupaten/kota atas hasil rekapitulasi penghitungan suara.
  8. Menerima pemberian uang dari caleg.
  9. Membuat kesepakatan tertulis untuk tidak melakukan pemungutan suara ulang terkait adanya surat suara yang tertukar.

Sehubungan hal tersebut, Pusat Kajian Politik FISIP Universitas Indonesia (PUSKAPOL) melihat ada urgensi untuk memantapkan kembali integritas jajaran penyelenggara pemilu menjelang Pilpres 9 Juli. Ada sejumlah alasan untuk itu: (1) ketatnya persaingan antara dua pasangan calon dalam memobilisasi dukungan masyarakat hingga ke tingkat bawah yang muaranya saat pencoblosan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi di tingkat atasnya. (2) potensi peluang pihak-pihak yang mengatasnamakan pendukung pasangan calon untuk memengaruhi/mengintimidasi para penyelenggara pemilu – khususnya level kabupaten/kota hingga KPPS – untuk melakukan transaksi tertentu seperti menukar suara dan sebagainya.  (3) dukungan tokoh-tokoh masyarakat kepada kedua pasangan calon bisa memengaruhi proses rekrutmen baru anggota penyelenggara pemilu khususnya panita adhoc yang membutuhkan rekomendasi tokoh masyarakat atau kepala desa.

Hal-hal itu tentu menuntut komitmen dan pengawasan KPU terhadap proses seleksi dan rekrutmen baru di berbagai jajaran dalam mengganti para penyelenggara pemilu yang telah diberhentikan. Waktunya sangat mendesak karena proses rekrutmen baru harus sudah tuntas dilaksanakan 2 minggu sebelum pelaksanaan Pilpres. Berikut adalah sejumlah rekomendasi yang kami sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum:

  1. Dalam proses rekrutmen untuk penggantian anggota yang telah diberhentikan, KPU berkoordinasi secara intensif dengan seluruh jajaran di bawahnya agar kembali memantapkan penegakkan asas-asas dalam seleksi dan rekrutmen, yakni: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas.
  2. Sebagai bentuk kesadaran dan antisipasi atas potensi konflik dan tensi sosial menjelang pelaksanaan Pilpres, KPU harus mengedepankan prinsip imparsialitas dan integritas dalam kinerja seluruh jajaran penyelenggara pemilu.
  3. Dalam proses rekrutmen untuk penggantian anggota yang telah diberhentikan, KPU dan seluruh jajarannya agar merujuk pada Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang  Penyelenggara Pemilihan Umum terutama pasal-pasal yang secara khusus mengatur tentang keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam komposisi keanggotaan penyelenggara pemilu di seluruh jajaran penyelenggara pemilu.
  4. Puskapol UI telah mengadakan pelatihan kepemimpinan perempuan dalam kepemiluan di 6 provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Maluku, Papua dan Papua Barat bagi 100 orang peserta perempuan. Adapun pangkalan data berisikan rincian nama para peserta pelatihan telah disampaikan kepada KPU.  Puskapol UI mengusulkan agar KPU dan seluruh jajarannya mempertimbangkan nama-nama peserta yang telah disampaikan karena mereka adalah sumber daya manusia yang siap untuk ditugaskan dalam pelaksanaan pemilu.
  5. KPU secara berjenjang harus mensosialisasikan kode etik penyelenggara pemilu agar bisa dipahami hingga ke tingkat terbawah (panitia adhoc), selain bimbingan yang bersifat teknis.

Informasi selanjutnya:

Anna Margret (087781853471)

Sri Budi Eko Wardani (0813-17131451)

Terbaru

POLITIK IDENTITAS DALAM KAMPANYE PEMILU 2019

POLITIK IDENTITAS DALAM KAMPANYE PEMILU 2019 Masa kampanye Pilpres 2019 seyogianya menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai... more ...

Caleg Laki-Laki dan Perempuan Potensial Terpilih 2019-2024

Caleg Perempuan Potensial Terpilih 2019-2024 Caleg Laki-Laki Potensial Terpilih 2019-2024 more ...